Tanya: Bapak Gubernur, saat ini Jawa Tengah sedang ramai-ramainya orang berbicara tentang Pemilihan Gubernur. Untuk itu mohon penjelasan mengenai Pemilihan Gubernur 2008. Terima kasih.

Nur Indah, Indraprasta - Kota Semarang

Jawab:

Saudari Nur Indah, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur secara langsung oleh rakyat merupakan sarana prasarana perwujudan kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpinnya secara demokratis melalui mekanisme Pemilihan Langsung Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dalam penyelenggaraannya, berbagai pihak terlibat, antara lain KPUD sebagai penyelenggara, pemerintah, parpol, panwas, calon kandidat dan masyarakat.

Sebagai fasilitator, tugas dan tanggung jawab pemerintah provinsi adalah memantau kelancaran, mengamankan dan menertibkan proses penyelenggaraan Pilgub, sehingga berlangsung jujur, adil, rahasia, tepat waktu dan tidak mendapat tekanan dari pihak mana pun.

Adapun KPUD sebagai penyelenggara akan melaksanakan tahapan pelaksanaan pilgub sesuai dengan ketentuan, sehingga tidak menimbulkan dugaan-dugaan negatif yang dapat menyulut tindakan kekerasan.

Demikian pula para calon kandidat gubernur/wakil gubernur, selain memenuhi administrasi, juga ikut memberikan pendidikan politik kepada rakyat, agar mereka dapat melaksanakan demokrasi secara sehat.

Ini karena upaya memprovokasi melalui janji-janji yang tidak rasional dan pelanggaran terhadap ketentuan, bukan hanya merugikan calon kandidat sendiri, menurunkan kredibilitas parpol yang mencalonkannya, melainkan akan merusak tatanan demokrasi dan menimbulkan tindakan kekerasan.

Untuk itu, semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pilgub Jawa Tengah harus memahami secara benar dan komprehensif, melaksanakan serta menegakkan seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku secara konsisten.

Selain itu masing-masing pihak dapat menjalankan peran dan fungsinya secara tepat, benar, proporsional dan profesional.

Pendidikan Politik

Beberapa hal yang perlu dipahami antara lain mengenai pendidikan berpolitik. Dalam kaitan ini pencerahan politik masyarakat dalam pilgub/wagub hendaknya disandarkan pada upaya pemberdayaan dan pendewasaan dalam berpolitik, yang berpijak pada semangat untuk saling bersinergi.

Tujuannya pemilihan ini berjalan lancar dan aman dengan target terakhir terpilihnya gubernur/wagub yang memiliki kompetensi dan kemampuan membangun iklim sejuk.

Di sisi lain memiliki komitmen tinggi dalam mendayagunakan sistem demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah.

Sementara parpol tidak membebani pasangan calon dengan kontrak politik yang berlebihan, yang dapat membuka peluang pelanggaran. Prinsipnya, hindarkan pilgub Jateng yang kapitalis.

Selain itu dalam pengajuan pasangan calon parpol perlu mempertimbangkan pula aspek kompetensi, kapasitas dan kualitas.

Tidak kalah pentingnya, penghormatan terhadap semua ketentuan yang mengatur penyelenggaraan pilgub, sebab UU dan peraturan pemerintah yang mengatur pilgub merupakan produk hukum formal yang wajib ditaati semua pihak terkait.

Hal ini penting, karena pilgub bukan untuk menciptakan sekat atau mengotak-kotakkan masyarakat melalui polarisasi fanatisme dukung-mendukung parpol atau dukung-mendukung pasangan calon kepala daerah/ wakil kepala daerah.

Untuk itu, kesadaran untuk siap menang dan siap kalah dalam pilgub/wagub harus terpatri dalam setiap sanubari pihak-pihak yang terkait.

Ini berarti, pilgub harus dipersiapkan secara cermat dan teliti, jangan sampai pascapilgub muncul tuntutan yang terkait dengan cacat hukum, karena tidak menaati ketentuan normatif.

Juni 2008

Di Jawa Tengah, pilgub/wagub akan diselenggarakan pada Juni 2008 dengan prakiraan jumlah pemilik lebih kurang 25.669.142 orang yang tersebar di 35 kabupaten/kota se-Jateng melalui 57.042 TPS.

Untuk itu dalam penyelenggaraan pilgub petugas yang dilibatkan sebanyak 584.184 personel. Terdiri atas 29 orang KPU provinsi, 840 orang KPU kabupaten/kota, 5.710 orang PPK, 51.438 orang PPS, dan 513.378 KPPS.

Kunci sukses pilgub Jawa Tengah terletak di tujuh pilar, yaitu pemerintah Daerah, KPUD, panwas, parpol, para calon kandidat, tim sukses calon, masyarakat pendukung calon maupun masyarakat pemilih.

Saya tidak memiliki jago atau calon. Semuanya saya serahkan kepada penyelenggara dan aturan main. Yang penting kondusivitas daerah serta iklim sejuk harus mantap, sehingga masyarakat yang memiliki hak pilih benar-benar dapat menyalurkan aspirasi politiknya dengan baik.(41)