SEMARANG - Pemerintah dinilai gagal meyakinkan masyarakat soal keamanan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Semenanjung Muria, Jepara. Berbagai aksi unjuk rasa menentang pembangunan PLTN itu menjadi salah satu bukti kegagalan itu.

''Demo yang marak kebanyakan mempertanyakan soal kekhawatiran akan kebocoran radiasi. Berarti menandakan keamanan PLTN itu disangsikan oleh masyarakat. Dengan demikian pemerintah belum bisa meyakinkan mereka,'' kata anggota Komisi D DPRD Jateng Kamal Fauzi, Rabu (13/6).

Dia menjelaskan, selama ini masyarakat hanya disuguhi informasi sepihak mengenai bahaya energi nuklir. Terutama dengan adanya fakta-fakta kejadian kebocoran nuklir di Chernobyl, Rusia, yang mengakibatkan kematian dan kerusakan lingkungan.

''Manfaatnya jarang diekspose. Kalaupun diinformasikan, paling hanya kalangan terbatas, seperti di acara seminar-seminar. Pemerintah harus duduk bersama-sama dengan masyarakat, menjelaskan secara terbuka mengenai informasi teknis tentang PLTN sampai dengan manfaatnya,'' lanjut wakil rakyat asal Kudus itu.

Menurut dia, saat ini kejujuran pemerintah diuji.

Bila pemerintah tidak bisa menjamin keamanan PLTN, sebaiknya tidak memaksakan kehendaknya untuk melanjutkan rencana pembangunan PLTN yang sudah digagas sejak 1970-an itu.

Kamal menandaskan, bila kondisi pro dan kontra dibiarkan secara terus menerus, tidak hanya masyarakat yang takut, tetapi juga iklim investasi di Kudus.

Bisa jadi, lanjutnya, perusahaan besar di Kota Kretek itu akan hengkang ke daerah lain, takut akan kebocoran PLTN. Kondisi itu bisa menjadi fatal bagi perkembangan daerah.

Terpisah, juru kampanye iklim dan energi untuk Greenpeace Asia Tenggara, Nur Hidayati, mengatakan masih banyak sumber energi lainnya yang lebih aman untuk pembangkit listrik. Mulai dari sinar matahari, panas bumi, air, angin, biomassa yang semuanya bisa dikonversi menjadi energi listrik yang terbarui (renewable). Ia menyebutkan bahwa tenaga air memiliki potensi 75,67 GW dan panas bumi sebanyak 27 GW.

Kurang Sosialisasi

Rencana pembangunan PLTN tersebut juga menimbulkan pro-kontra di kalangan anggota DPR. Anggota Komisi VII DPR RI Sutan Bhatoegana yang fungsionaris Fraksi Partai Demokrat menganggap, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat menjadi sebab timbulnya penolakan.

''Saya pernah ikut rapat dengan jajaran ristek, dari hasil kajian selama 30 tahun, daerah yang paling aman untuk mendirikan PLTN adalah di sana (Jepara). Munculnya penolakan karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat setempat,'' kata Sutan menjawab Suara Merdeka.

Menurutnya, penolakan juga terjadi karena sampai saat ini masyarakat kurang mendapat pengertian tentang pentingnya fungsi PLTN. ''Yang ada selama ini mereka (masyarakat-Red) cenderung ditakut-takuti mengenai dampak negatif PLTN seperti kasus Chernobyl,'' tambahnya.

PLTN, lanjut Sutan, sangat dibutuhkan mengingat Indonesia sedang mengalami krisis energi. Pembangkit itu menjadi alternatif untuk menghasilkan listrik murah untuk masyarakat.

Dia menghimbau semua pihak baik pro maupun kontra mau berpikir bersama agar mendapat jalan keluar. ''Sebagai bangsa yang besar, sebaiknya kita berbaik sangka, jangan malah menyebar isu negatif terhadap hal yang sebenarnya positif bagi semua,'' ujarnya.

Anggota Komisi VII lainnya, Alvin Lie, berpendapat rencana pembangunan PLTN tersebut patut untuk ditolak. Secara kelembagaan, kajian dan blue print pembangunan PLTN tersebut juga belum diketahui oleh DPR.

''Patut ditolak, karena banyak hal yang belum dijelaskan kepada DPR, seperti pembentukan kelembagaan kajiannya juga belum tuntas. Belum ada satu kata antara pemerintah dan Presiden. Berarti DPR belum memutuskan,'' kata politikus asal Semarang tersebut.

Alvin menjelaskan, adanya penolakan dari kepala daerah setempat seperti yang dilakukan Bupati Kudus HM Tamzil juga hal yang wajar. Sebab, sepengetahuannya kepala daerah juga belum diajak bicara oleh pemerintah pusat.

''Jadi kita sayangkan karena kebijakan pemerintah pusat soal PLTN ini kesannya sangat top down. Padahal kalau terjadi musibah seperti kebocoran, bisa tidak pemerintah menjamin dapat mngendalikan seluruhnya. Wong perkara lumpur saja masih susah mengatasi,'' katanya.

Menurut dia, salah satu syarat keamanan PLTN adalah lokasinya yang jauh dari penduduk. Lokasi di Jawa kurang tepat, karena pulau tersebut termasuk pulau padat penduduk didunia. ''Belum lagi Jateng adalah wilayah yang rawan gempa.''

Dia mengatakan, Indonesia sebenarnya tak perlu terburu-buru beralih ke energi nuklir, karena masih banyak potensi energi yang bisa dikembangkan seperti biothermal yang jumlahnya juga masih berlimpah di pulau Jawa, yaitu di Jawa Barat.

Siapkan Long March

Desakan kepada pemerintah agar membatalkan rencana pembangunan PLTN di kawasan Muria, terus digalang. Usai mengerahkan ribuan orang di Jepara (5 Juni) dan Kudus (12 Juni) untuk mengikrarkan penolakan atas rencana tersebut, mereka menyusun strategi berikutnya.

Selain menggalang kekuatan di tiga daerah yang paling dekat dengan lokasi tapak yakni Jepara, Kudus, dan Pati, pesan penentangan juga mulai diarahkan ke Jakarta.

Masyarakat Reksa Bumi (Marem), pada Juli mendatang merencanakan long march dari Pati menuju Jakarta. Seniman Pati, Anis Sholeh B, ditunjuk untuk mengomandoi persiapan aksi tersebut.

''Kami masih mempersiapkan aksi tersebut,'' kata Sekretaris Marem, Suparmin, Rabu (13/6).

Pada aksi tersebut, pihaknya akan membawa gulungan kain yang telah ditulisi pesan penolakan PLTN Muria untuk diserahkan kepada Presiden SBY. Panjang kain diperkirakan 400 meter. Hingga saat ini, penggalangan dukungan terus dilakukan di Kudus dan Jepara.

''Aksi akan dimulai dari Pati, berhenti sebentar di Kudus, dan dilanjutkan ke Jakarta,'' ungkapnya.

Selain itu, pihaknya juga akan mengadakan pertemuan dengan menghadirkan sejumlah pakar hukum. Tujuannya, untuk mencari kajian hukum yang jelas soal keberadaan PLTN di kawasan Ujung Lemah Abang, Desa Balong, Kecamatan Kembang, Jepara.

Terpisah, aktivis anti-PLTN, M Widjanarko, menyatakan serangkaian kegiatan penolakan PLTN Muria diharapkan dapat menekan pemerintah untuk mendengar aspirasi masyarakat.

''Kami tentunya berharap agar pemerintah dapat melihat kenyataan di lapangan,'' ujarnya.

Namun demikian, ia berharap gegap gempita penolakan PLTN Muria tidak hanya mengendap menjadi wacana lokal. Itu harus menjadi isu nasional, bahkan internasional.

Selain penguatan basis di kawasan tapak, penentangan juga harus diembuskan ke sejumlah pihak yang menjadi penentu kebijakan di Republik ini. Misalnya, dengan mengagendakan dengar pendapat dengan pihak wakil rakyat di tingkat pusat maupun daerah. (H37,H7,F4,J22,H8-49)