BALAI KOTA- Pemkot mestinya dapat merespons tuntutan pencopotan Direktur Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Penggaron, Sugeng Isworo SPt. Sebab, Direktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) itu dinilai tidak memiliki prestasi. Dalam setahun, RPH cuma mampu menghasilkan keuntungan Rp 5 juta.

''Jadi, kalau disebutkan yang bersangkutan menunjukkan kinerja baik dan bisa mencapai target, indikasinya dari mana,'' ujar Ari Purbono, anggota Komisi B DPRD Kota kemarin, menanggapi pernyataan Kabag Ekonomi Setda Kota, Masrohan Bahri bahwa desakan para karyawan tak bisa segera dituruti. (SM, 13/6)

Purbono menambahkan, Pemkot mestinya tidak menutup-nutupi jika pencapaian kinerja memang tidak bagus. Dia juga mengingatkan janji Wali Kota Sukawi Sutarip yang tak akan segan-segan mencopot setiap direktur BUMD yang tidak memenuhi target. Sedangkan laba Rp 5 juta itu, lanjut dia, justru mengindikasikan bahwa Pemkot tidak efektif dalam melakukan pengawasan. ''Komisi B, rencananya mengundang RPH untuk klarifasi soal itu,'' ujar dia.

Akhir Mei lalu, para karyawan RPH Penggaron melakukan unjuk rasa menuntut mundur pimpinannya. Para pendemo menilai Sugeng sering bersikap arogan kepada bawahannya.

Mengenai hal itu, Masrohan menjelaskan, pihaknya sebagai Sekretaris Badan Pengawas RPH memimpin tim untuk menemui para karyawan perusda itu. Sebelumnya, direktur perusda tidak bisa berkantor, karena setiap kali datang selalu disodori surat kesediaan mengundurkan diri oleh para karyawan. ''Alhamdulillah, para karyawan mau memahami penjelasan Badan Pengawas. Sejak Senin (11/6), direktur sudah mulai ngantor lagi.'' (H12, H9-56)