BALAI KOTA - Sikap Dinas Pendidikan yang tetap bertahan pada pelaksanaan program kemitraan pada Penerimaan Peserta Didik (PPD) 2007 tampaknya memperoleh lampu hijau dari DPRD.

Sejak konsep itu dimunculkan, relatif tidak ada ''perlawanan'' dari kalangan legislatif. Pimpinan dan anggota Komisi D, yang membidangi pendidikan, menunjukkan dukungan tersebut. Walau, belum ada yang secara tegas mendukung pengalokasian 10 persen kuota PPD untuk jalur khusus.

Wakil Ketua Komisi D, Immanuel DS menyatakan, secara prinsip pihaknya tidak menolak program kemitraan yang disodorkan Dinas Pendidikan. Sebab, program itu untuk mengakomodasi calon siswa, yang secara normatif berpeluang kecil lolos PPD, namun memiliki komitmen dalam memajukan pendidikan di Kota Semarang.

Penafsiran Berbeda

Menurut dia, DPRD bisa memahami program kemitraan. Dengan adanya kemitraan, diharapkan semakin besar perhatian terhadap sekolah, dan pendidikan di Kota Semarang pada umumnya.

Anggota Komisi D DPRD Kota, Muhammad Mahsun mengatakan, sejak awal pihaknya sudah wanti-wanti agar tidak perlu menunggu juklak/juklis. Dia melihat ada penafsiran yang berbeda, berdasar Perda Nomor 1 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pendidikan Kota Semarang dan Undang-undang (UU) tentang Guru dan Dosen.

Dalam UU tersebut, tenaga pendidik harus diprioritaskan di mana muncul celah untuk memasukkan siswa tanpa seleksi tersebut. Tapi biasanya, celah itu selalu dikaitkan dengan uang.

''Meski begitu, memang harus dilihat lebih dulu. Yang jelas, jangan sampai pola kemitraan yang diusulkan Dinas Pendidikan itu melanggar aturan,'' tandasnya. (H9,H12-18)