JAKARTA-Para pengamat ekonomi yang tergabung dalam Tim Indonesia Bangkit (TIB) menilai Inpres Nomor 6 Tahun 2007 tentang paket kebijakan ekonomi yang dirilis pemerintah tersebut tidak menyentuh permasalahan yang ada. Paket ekonomi yang dirumuskan sebagian besar merupakan kegiatan yang baru akan dilaksanakan.

Menurut anggota TIB Hendri Saparini paket mengenai ''Percepatan Pengembangan Sektor Rill dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)'' tidak tepat disebut paket kebijakan. Ia tidak melihat itu sebagai sebuah kebijakan yang diangkat hanyalah masalah administrasi dan birokrasi yang telah, sedang dan akan dilakukan pemerintah.

''Sepengetahuan kami, paket kebijakan mestinya cepat saji dalam arti menawarkan solusi konkret atas permasalahan yang ada bukan sekadar kumpulan keputusan. Contohnya Paket Oktober 1988 (Pakto 88) yang merupakan paket kebijakan konkret dengan menurunkan modal disetor untuk mendirikan sebuah bank,'' paparnya.

Mengenai UKM, lanjut dia, permasalahan yang ada begitu kompleks. Sebab, pemerintah terkesan ingin menyederhanakan permasalahan namun tidak memberikan solusinya.

Pendapat senada juga dikatakan Revrisond Bawasir yang menyebutkan paket tersebut merupakan kebohongan publik. ''Isi paket itu bukan kebijakan tapi program kerja birokrasi sehingga ini pengaburan isi. Selain itu, sektor riil justru tidak tersentuh dalam paket itu. Pasalnya, sebagian besar isi paket mengenai sektor keuangan,'' jelasnya.

Tingkat Kemiskinan

Pemerintah berharap paket kebijakan itu dapat menjadi instrumen untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi tahun ini sebesar 6,3 persen dan tahun depan 6,6-6,9 persen. Ekonom dari Tim Indonesia Bangkit menilai insentif pajak bagi perusahaan go public tidak diperlukan. Kebijakan ini dikhawatirkan berpotensi mengulang krisis ekonomi seperti yang terjadi pada 1998 lalu.

Anggota Komisi Keuangan dan Perbankan Dewan Perwakilan Rakyat, Dradjad H Wibowo juga menilai paket ini tidak signifikan mengentaskan pengangguran dan tingkat kemiskinan.

''Paket kebijakan investasi tahap pertama saja tidak jalan dan tingkat pertumbuhan ekonomi jauh di bawah target tahun lalu. Apa yang membuat kita yakin kebijakan ini beda?'' ujarnya.(bn-59)