logo SUARA MERDEKA
Line
Minggu, 10 Juni 2007 BINCANG BINCANG
Line

Anies Baswedan:

Fatal Presiden Tak Hadiri Interpelasi

MESKIPUN menjadi Rektor Universitas Paramadina kehidupan Anies Baswedan SE MPM PhD tidak jauh dari politik. Maklum pria yang semula lebih ingin jadi ekonom ini lulus PhD, Department of Political Science, Northern Illinois University, AS pada 2004, sehingga setelah tiba di Tanah Air ia terlibat dalam penelitian-penelitian politik. Malah ia juga menjadi Peneliti Utama Lembaga Survei Indonesia(LSI) dan Direktur Riset The Indonesia Institute. Lalu apa komentar pengamat politik ini mengenai interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono? Berikut petikan perbincangan dengan dia di Jakarta belum lama ini.

Saat ini relasi antara DPR dengan Presiden lebih "memburuk" akibat interpelasi yang tidak berjalan mulus. Bagaimana Anda memandang hal ini?

Saya melihat saat ini terjadi pelemahan posisi Presiden. Pelemahan ini akibat sikap Presiden sendiri yang tidak berhasil mengonsolidasi elite-elite politik. Padahal saat ini dukungan publik juga tidak lagi bersama atau berada di tangan Presiden. Malah berbagai masalah seperti persoalan ekonomi yang dirasakan langsung oleh rakyat belum juga bisa terpecahkan. Melihat dukungan publik kepada Presiden tidak kuat lagi, maka para elite partai politik (parpol) lewat DPR mulai berani untuk "menantang" Presiden. Lalu muncullah interpelasi tentang sikap Pemerintah yang mendukung sanksi terhadap Iran, yang kemudian disusul dengan interpelasi berkaitan dengan kasus lumpur Lapindo.

Bagaimana seharusnya sikap Presiden?

Presiden harus mulai membuat sesuatu yang konkret terhadap parlemen yang beranggotakan elite partai-partai itu. Andai saja saat reshuffle kabinet kemarin Presiden bisa memuaskan Golkar, mungkin interpelasi tidak mudah muncul. Namun reshuffle kabinet ternyata mengecewakan kubu Golkar sehingga menjadi tidak aneh jika partai Wakil Presiden pun ikut memotori interpelasi. Ini berarti Golkar ikut "memukul" Pemerintah. Tapi itulah realita yang terjadi di pentas politik kita saat ini. Yang jelas Presiden selama dua setengah tahun telah menumpang di "punggung" popularitas yang tinggi dan tidak pernah berhadapan dengan hard reality.

Menurut Anda apakah dengan interpelasi, citra DPR akan terdongkrak?

Menurut saya bila dikaitkan dengan interpelasi soal sikap pemerintah terhadap Iran, ya dilakukan atau tidak dilakukan interpelasi itu tidak ada gunanya karena kurang menyentuh kepentingan rakyat banyak. Tetap saja citra DPR jelek.

Tapi dengan DPR melakukan interpelasi terkait soal Lumpur Lapindo, maka mereka sudah berpihak kepada kepentingan publik. Ini yang sangat-sangat dinanti oleh publik, terutama korban luapan lumpur. DPR masih bisa menggunakan interpelasi yang bersifat berpihak kepada kepentingan rakyat banyak, bila mereka mau menyentuh soal perburuhan, investasi asing, atau kerja sama pertahanan Indonesia-Singapura. Menurut saya dengan mengangkat kasus Lapindo, saya tahu DPR sudah sadar betul bahwa ini harus dikemas dengan isu kepentingan publik. Bukan lagi isu kepentingan elite dan sebagainya.

Presiden tidak menghadiri interpelasi dan menugaskan menteri ke DPR. Bagaimana Anda menilai hal ini?

Presiden telah melakukan kesalahan yang besar dan fatal dengan memilih tidak hadir menjawab langsung interpelasi. Seharusnya Presiden hadir dalam forum itu dan menjawab langsung pertanyaan anggota DPR. Jika dia berani datang dan di sisi lain anggota DPR bersikap berlebihan --tidak menunjukkan sikap yang baik atau sikap negarawan-- maka yang dicela oleh masyarakat bukan Presiden tapi DPR.

Masyarakat selama ini mempunyai pandangan yang lebih tidak positif itu DPR. Kalaupun saat menjawab interplasi itu Presiden mengeluarkan pernyataan yang keras, misalnya "Untuk apa Saudara-saudara menggunakan power interpelasi untuk isu internasional, padahal kita punya banyak sekali problem dalam negeri, mengapa Anda semua malah memberatkan urusan luar negeri?" saya yakin opini publik akan sangat mendukung Presiden dan mengecilkan DPR, karena menilai DPR melupakan rakyat dan malah mengurusi hal-hal yang tidak menyentuh langsung kebutuhan rakyat.

Presiden menyatakan dirinya tidak hadir menjawab interpelasi juga tidak menyalahi tata tertib. Lagipula Presiden sebelumnya juga melakukan hal sama, namun tidak diributkan. Bagaimana menurut Anda?

Dalih apa pun tetap tidak menguntungkan Presiden. Yang jelas DPR sudah terganggu dengan sikap yang ditunjukan Presiden. Ego mereka semakin terbentuk begitu mendengar Presiden memberikan pengumuman yang menyatakan dirinya tidak akan hadir dan menugaskan menteri-menteri.

Hubungan ini akan memanas saat interpelasi kasus Lumpur Lapindo. Karena itu Presiden mau tidak mau harus mengubah sikap. Menjadi lebih semanak dan lebih tawadhu' terhadap DPR. Lebih baik seperti itu, daripada dengan menunjukkan kekuatan lalu menegaskan bahwa dirinya tidak akan hadir. Saya lihat interpelasi yang terkait Lapindo lebih menyulitkan Presiden. Walaupun hadir, akan sulit bagi Presiden untuk mengubah forum itu menjadi alat untuk mendongkrak dukungan publik. Masalah Lapindo, kita tahu, sudah setahun lebih dan belum juga tuntas.

Mengenai mengapa Megawati tidak pernah hadir saat interpelasi, itu memang kondisi beliau yang dimaklumi seluruh anggota DPR. Coba Anda tanya kepada seluruh anggota DPR, kira-kira Ibu Mega kalau datang, bisa tidak menjawab langsung interpelasi? Apalagi disambut pertanyaan bertubi-tubi. Jadi anggota DPR sudah maklum dan paham semua akan keterbatasan itu.

Presiden SBY kan berbeda sekali kondisinya. Dia adalah komunikator politik yang ulung, pandai berpidato, cerdas, dan ditunjang pendidikan yang tinggi. Dengan kondisi Presiden yang demikian itu, bila dia datang, maka perhatian media massa pasti tertuju kepadanya bukan kepada anggota DPR.

Apa yang dikatakan Presidan pasti yang menjadi kunci berita dan akan jadi headline. Apalagi bila dia mampu menahan diri dari gempuran dan sikap berlebihan dari anggota DPR, maka akan semakin baik citranya. Misalnya Presiden menyatakan, "Saya sangat malu dengan sikap anggota DPR yang terhormat" maka itu pasti akan efektif menjatuhkan citra DPR. Contohnya seperti Gus Dur saat mengatakan dengan enak DPR seperti Taman Kanak-Kanak. Itu kan pukulan telak sekali. Sampai saat ini citra DPR seperti Taman Kanak-Kanak masih membekas pada masyarakat.

Menurut Anda bagaimana nasib kinerja kabinet pasca-reshuffle, mengingat para petingginya --yaitu Presiden SBY dan Wapres Jusuf Kalla-- sudah disibukkan persiapan bersaing dalam Pemilu 2009?

Adalah keliru besar bila kita terlalu berharap pada hasil reshuffle yang baru saja dilakukan Presiden. Semua itu karena diawali oleh kekeliruan Presiden. Pada awal pemerintahan Presiden sudah menjanjikan ada reshuffle. Seharusnya hal semacam itu tidak dilakukan Presiden.

Jelas-jelas Presiden sudah memenangkan Pemilu dan dipilih langsung oleh rakyat. Tapi mengapa ia mengatakan atau menjanjikan akan mengevaluasi menteri-menteri setelah satu tahun bekerja. Itu artinya Presiden sedang membagi political capital kepada partai-partai politik.

Partai-partai politik akan bilang terimakasih Presiden, kami akan tunggu tahun depan. Begitu sampai satu tahun, maka mereka akan bertanya mana janji Presiden? Katanya akan ada yang dievaluasi. Mereka gencar menagih janji. Ini kesalahan fatal Presiden. Ini kan kabinet presidensial, artinya ya bekerjanya selama lima tahun. Kalaupun mau diganti menterinya, ya tinggal diganti saja sesuai dengan hak prerogatif, tanpa perlu memberikan janji kepada parpol di awal pemerintahan.

Menteri itu posisi politis. Ia bukan sales manager yang dalam setiap quarter dilihat, dievaluasi, dan dikaji lagi untuk kemudian diganti. Tidak bisa mereka diperlakukan seperti itu. Menteri di mana pun juga membutuhkan waktu enam bulan untuk mengonsolidasi departemen yang dipimpin. Setelah begini kejadiannya, ya Presiden harus siap ditagih janji setiap tahun. Padahal sisa masa kerja kabinet ini tinggal dua tahun lagi.

Kejadian ini juga juga merusak sistem presidensial dan kekuatan Presiden menjadi hilang, karena ia "mendonasikan" kekuatan politiknya kepada partai-partai. Karena itu tahun depan (2008) harus tidak boleh ada reshuffle, walaupun ada yang menagih janji itu. Kalau Presiden dan Wakil Presiden dari satu partai ya permasalahan tidak serumit ini.(Hartono Harimurti-35)


Berita Utama | Bincang - Bincang | Semarang | Karikatur | Olahraga
Cybernews | Berita Kemarin

Copyright© 1996-2004 SUARA MERDEKA