logo SUARA MERDEKA
Line
Selasa, 05 Juni 2007 WACANA
Line

Kendala Penegakan Hukum Lingkungan

  • Oleh Agus Wariyanto

HARI Lingkungan Hidup Sedunia atau World Environment Day (5 Juni) kembali diperingati. Momentum itu senantiasa direspons oleh segenap elemen masyarakat dunia untuk menggugah kembali kepedulian terhadap lingkungan yang cenderung memudar.

Implementasi hasil kesepakatan Konferensi PBB tentang Manusia dan Lingkungan Hidup yang dideklarasikan di Stockholm (Swedia) 1972, memang belum sesuai dengan harapan. Indonesia telah meratifikasi Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer, sehingga wajib untuk menghapuskan CFC (chloro fluoro carbon) dan bahan perusak ozon (BPO) lainnya secara bertahap.

Pemerintah kita berkomitmen untuk menghentikan impor CFC atau freon pada 31 Desember 2007. Seluruh aktivitas yang masih menggunakan CFC perlu segera melakukan upaya alih teknologi agar tak mengalami kendala akibat kelangkaan CFC di waktu mendatang.

Kendala

Jika skenario IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) benar-benar terjadi, yaitu naiknya air laut pada 2030, diperkirakan Indonesia akan kehilangan 2.000 pulau. Kondisi itu perlu diantisipasi untuk mengurangi dampak negatif akibat proses pemanasan global.

Usaha menegakkan hukum lingkungan dewasa ini memang dihadapkan sejumlah kendala. Pertama, masih terdapat perbedaan persepsi antara aparatur penegak hukum dalam memahami dan memaknai peraturan perundang-undangan yang ada.

Kedua, biaya untuk menangani penyelesaian kasus lingkungan hidup terbatas. Ketiga, membuktikan telah terjadi pencemaran atau perusakan lingkungan bukanlah pekerjaan mudah. Era reformasi dapat dipandang sebagai peluang yang kondusif untuk mencapai keberhasilan dalam penegakan hukum lingkungan.

Ke depan, perlu exit strategy sebagai solusi penting yang harus diambil oleh pemegang policy dalam penyelamatan fungsi lingkungan hidup. Pertama, mengintensifkan keterpaduan dan koordinasi antarsektor terkait dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Kedua, adanya sanksi yang memadai (enforceability) bagi perusahaan yang membandel dalam pengelolaan limbah sesuai dengan aturan yang berlaku. Jika ada indikasi tindak pidana, aparat penegak hukum dapat menindak tegas para pelaku/penanggung jawab kegiatan seperti diatur dalam Pasal 41-48 UU 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Ketiga, adanya partisipasi publik, transparansi, dan demokratisasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup patut ditingkatkan. Pengelolaan lingkungan hidup akan terkait tiga unsur, yaitu pemerintah, pengusaha, dan masyarakat. Pada gilirannya, dalam pengelolaan lingkungan hidup setiap orang mempunyai hak yang sama untuk menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Untuk itu, sudah saatnya penegakan hukum bagi setiap usaha dan aktivitas yang membebani lingkungan diintensifkan agar kelestarian fungsi lingkungan hidup bisa terjaga dengan baik.

Dilematis

Persoalan lingkungan hidup bagi negara berkembang seperti Indonesia dilematis bagaikan buah simalakama. Di satu sisi terdapat tuntutan melaksanakan pembangunan yang berdampak terhadap lingkungan, di sisi lain harus melakukan upaya-upaya kelestarian lingkungan. Solusinya, dalam melaksanakan pembangunan praktis sekaligus meningkatkan mutu lingkungan.

Upaya memupuk disiplin lingkungan amat urgen dalam artian menaati aturan yang berlaku sebagai solusi dalam menangani problem lingkungan yang kian marak. Pada prinsipnya, setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian lingkungan hidup, mencegah, dan menanggulangi pencemaran serta perusakan lingkungan hidup.

Karena itu, setiap kegiatan yang berakibat pada kerusakan lingkungan, seperti pencemaran lingkungan dan pembuangan zat berbahaya (B3) melebihi ambang batas baku mutu bisa dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum, sehingga dapat dikenai sanksi, baik sanksi administrasi, perdata, maupun pidana.

Hingga kini problem lingkungan terus menjadi isu yang selalu aktual dan belum tertanggulangi, terlebih di era reformasi yang tak luput pula dari tuntutan demokratisasi dan transparansi. Dalam rangka mengantisipasi kian meluasnya dampak kontraproduktif terhadap lingkungan, khususnya akibat perkembangan dunia industri yang pesat, maka penegakan hukum di bidang lingkungan hidup menjadi mutlak diperlukan.

Simpulannya, segenap stakeholders harus mempunyai tekad untuk memelihara lingkungan dari kemerosotan fungsi yang senantiasa mengancam kehidupan masa kini dan masa mendatang. Dengan demikian, hukum lingkungan mempunyai peran yang sangat urgen dalam membantu mewujudkan pembangunan berkelanjutan.(68)

--- Agus Wariyanto, kepala Bidang Agribisnis pada Badan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan (BBMKP) Provinsi Jawa Tengah.


Berita Utama | Ekonomi | Internasional | Olahraga
Semarang | Sala | Pantura | Muria | Kedu & DIY | Banyumas
Budaya | Wacana
  Cybernews | Berita Kemarin

Copyright© 1996-2004 SUARA MERDEKA