JAKARTA-Pelaksanaan kewajiban pasok pasar domestik (domestic market obligation/DMO) diragukan efektivitasnya. Pasalnya, kebijakan ini hanya akan menguntungkan perusahaan besar. DMO, nantinya yang akan dirasakan BUMN. Pasalnya, selama ada korupsi di negeri ini, kebijakan apapun yang dibuat hanya akan menguntungkan perusahaan besar dan BUMN.

Keraguan itu dilontarkan pengamat ekonomi HS Dillon dalam diskusi di Jakarta akhir pekan lalu. "Saat ini perusahaan yang memiliki pasokan CPO dalam jumlah besar hanya BUMN, yakni PT Perkebunan Nusantara dan perusahaan swasta besar. Sedangkan, BUMN dan perusahaan besar lebih memilih ekspor," katanya.

Kewajiban DMO, sambung dia, tidak akan bisa dengan tegas memengaruhi kondisi sekarang. Namun pemerintah bisa meningkatkan pungutan ekspor atau lainnya sebagai subsidi. Dengan demikian, perusahaan besar tidak bisa menghindar dari kewajibannya.

Menurut dia, saat ini perusahaan besar yang memiliki rangkaian produksi dari hulu ke hilir akan lebih diuntungkan dengan DMO.

Pasalnya, perusahaan itu akan memasok CPO kepada salah satu rangkaian produksinya. Dengan demikian, pemenuhan kewajiban pasok sebenarnya hanya mengisi jaringannya sendiri.

"Karena itu, seyogyanya pemberian subsidinya langsung kepada pihak yang dirugikan akibat kenaikan harga ini, khususnya UKM dan masyarakat bukan pada usaha besar," tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Anton Apriyantono mengatakan, kemungkinan besar pemerintah akan memberlakukan DMO dengan dibarengi penambahan pungutan ekspor (PE). Tambahan PE ini nantinya akan menjadi subsidi bagi pelaksana DMO. (bn-33)