logo SUARA MERDEKA
Line
Rabu, 30 Mei 2007 SALA
Line

SKTM Akan Diganti Askeskin

  • 89.875 Jiwa Tergolong Miskin

KARANGASEM - Muncul wacana agar surat keterangan tidak mampu (SKTM) ditiadakan, sehingga pelayanan kesehatan keluarga miskin hanya akan dilayani dengan kartu asuransi keluarga miskin (askeskin).

Hal itu terungkap dalam rapat kerja Komisi IV DPRD Surakarta dengan Bapeda, Dinas Kesejahteraan Rakyat Pemberdayaan Perempuan dan KB (DKRPP KB), Dinas Kesehatan Kota (DKK), Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga serta Biro Pusat Statistik (BPS), kemarin.

''Dari hasil sidak Komisi IV ke RS dan DKK diketahui penggunaan SKTM banyak yang tidak tepat sasaran. Jadi dirumuskan, ke depan SKTM tidak ada lagi. Orang yang berhak mendapat layanan kesehatan harus mempunyai Askeskin,'' kata Ketua Komisi IV KP Satryo Hadinagoro, kemarin.

Dalam pertemuan itu juga terungkap adanya perbedaan data warga miskin di Solo antara BPS dengan Bapeda. Dalam data BPS yang berstandar nasional untuk menentukan warga yang menerima bantuan tunai langsung (BLT), tercatat 26.483 KK di Solo masuk kategori miskin. Sedang dalam data Bapeda yang telah dituangkan dalam SK Wali Kota, tercatat 25.117 KK atau 89.875 jiwa tergolong miskin.

Pendataan

Angka itu didapat berdasarkan hasil pendataan sensus ekonomi 2005 untuk penentuan Askeskin dilengkapi data kelurahan. Hasilnya, data by name sebanyak 88.474 jiwa ditambah 1.401 jiwa dari kalangan difabel dan warga panti jompo di Solo. Ada perbedaan standar antara BPS dengan Bapeda. Sedang DKK, DKRPP KB dan Dispora tak pernah membuat statistik, hanya sebagai pengguna saja.

Karenanya, disepakati akan dibentuk kelompok kerja (pokja) beranggota SKPD terkait dengan Bapeda selaku leading sector. Pokja akan menentukan indikator keluarga miskin yang berhak mendapat bantuan pemerintah. Dispora menggunakan data untuk memberikan beasiswa bagi siswa dari keluarga kurang mampu. DKRPP KB menggunakan data untuk memberikan bantuan rehab rumah tak layak huni.

DKK memakai data untuk menentukan warga yang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan gratis. ''Kami berharap pokja dapat segera bekerja untuk menyamakan indikator keluarga miskin sehingga bila sewaktu-waktu butuh dana dapat mudah dicari,'' ujar Satryo.(F5-67)


Berita Utama | Ekonomi | Internasional | Olahraga
Semarang | Sala | Pantura | Muria | Kedu & DIY | Banyumas
Budaya | Wacana
  Cybernews | Berita Kemarin

Copyright© 1996-2004 SUARA MERDEKA