JAKARTA - Menteri Dalam Negeri ad interim Widodo AS mengatakan dana Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) akan dibayarkan mulai 1 Januari 2007, sedangkan Bantuan Penunjang Operasional (BPO) pimpinan DPRD disediakan terhitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya setelah PP 21 diundangkan.

BPO pimpinan DPRD diperlukan untuk representasi, pelayanan dan kebutuhan lain, di antaranya adalah untuk mengikuti upacara kenegaraan, upacara peringatan hari jadi daerah, pelantikan pejabat daerah, melakukan koordinasi dan konsultasi kepala daerah, musyawarah pimpinan daerah dan tokoh-tokoh masyarakat.

Selain itu, katanya di Jakarta Senin (28/5), BPO juga dapat digunakan bila menjadi juru bicara DPRD serta pemberian bantuan kepada masyarakat/kelompok masyarakat yang sifatnya insidental. BPO disusun oleh sekretaris DPRD secara kolektif berdasarkan kriteria yang ditentukan. (H28-41)

Sehatkan Industri Transportasi

SOLO- Pemerintah harus segera menyehatkan industri transportasi nasional, baik udara, darat maupun laut. Sebab, selama lebih kurang setahun terakhir telah terjadi kecelakaan yang menelan banyak korban jiwa. Hal tersebut dikatakan anggota Komisi V DPR-RI asal Jateng, Drs H Sumaryoto kepada wartawan di Solo kemarin. Ia menyatakan, hal itu termasuk kejadian luar biasa.

Diungkapkan, pada 2006 terjadi kecelakaan angkutan darat dengan korban berjumlah 33.827 orang, 36% di antaranya meninggal dunia. Dari angka ini 55% disumbangkan pengguna sepeda motor. "Angka ini mencemaskan, karena bisa diasumsikan jika ada 100 orang mengalami kecelakaan, maka 36 orang meninggal dunia," katanya.

Menurut dia, kecelakaan lalu lintas bukan hanya menimbulkan kerugian materi, melainkan juga nonmaterial seperti kehilangan produktivitas, waktu, biaya perawatan, pengobatan atau biaya lainnya. "Setidaknya selama 2006, dana yang keluar akibat kecelakaan angkutan darat sebesar Rp 55,2 miliar," katanya. (bt-60)

Budiono Ketua Asosiasi LUEP

SOLO- Ir H Tulus Budiono dari Boyolali, terpilih sebagai Ketua Asosiasi Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) Jateng, periode 2007-2010, di sela-sela Pertemuan Apresiasi Program DPM-LUEP di Solo, baru-baru ini.

"Asosiasi baru terbentuk ini, segera saja membuat program kerja riil, pragmatis, dan bermanfaat bagi kesejahteraan petani. Sebab itu, dalam operasionalnya perlu menggandeng kelompak tani," kata Kepala Badan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan (BBMKP) Jateng Ir Gayatri Indah Cahyani.

Kepengurusan asosiasi ini terdiri atas Ketua dan tiga wakilnya, masing-masing Ir H Tulus Budiono, H Kusdiyono (Grobogan), Drs H Suyamto (Sragen), dan Suyatmo (Cilacap).

Sekretaris dan dua wakilnya, Ngadiyanto (Purworejo), Drs Sudarjanto (Sukoharjo), dan Sukirjo (Batang). Bendahara dan dua wakilnya, Sutomo (Klaten), Amilin (Jepara), dan H Lastriyah (Magelang). Selain itu ada koordinator Wilayah I Semarang, II Pati, III Banyumas, IV Magelang, V Surakarta, dan VI Pekalongan. (E4-77 )

Subsidi Pupuk Diminta Dibayarkan

KLATEN- DPD Pemuda Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jateng mendesak pemerintah pusat segera membereskan pembayaran subsidi pupuk tahun 2005 dan 2006 ke produsen dan distributor pupuk bersubsidi.

Alasannya, selama ini problem kelangkaan dan harga pupuk yang di atas harga eceran tertinggi (HET) salah satu faktornya dipicu persoalan belum dibayarkannya subsidi.

"Pemerintah harus mendisiplinkan diri dan taat membayar subsidi kepada distributor dan produsen. Jika tidak, maka tak akan selesai," ujar Sekjen DPD Pemuda HKTI Jateng, Agung Suryanto SE di Klaten kemarin.

Dengan begitu, persoalan kelangkaan bisa teratasi termasuk menekan penjualan pupuk di atas HET. Selain faktor pembayaran subsidi, dia juga menduga persoalan pupuk di tingkat petani disebabkan adanya dua SK Menteri yang berbeda. (H34-60)

Mei-Juni Masuki Kemarau

SEMARANG - Badan Meteorologi dan Geofisika Jawa Tengah memperkirakan, awal musim kemarau di wilayah provinsi itu akan datang pada penghujung Mei. Beberapa wilayah tersebut sebagian berada di selatan Jateng dan pantura, yaitu Semarang, Brebes, Tegal, Pekalongan, Batang, Banyumas, Magelang, dan Cilacap.

Meski demikian ada beberapa wilayah yang lebih dulu memasuki kemarau sejak April, seperti Pati, Blora, dan Rembang. Selain itu, ada juga yang baru pada awal Juni nanti mengalami kemarau seperti Wonosobo, Banjarnegara, dan Temanggung.

Menurut Ir Mochamad Chaeran, kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Jawa Tengah, di beberapa daerah, kemarau datang tak bersamaan. Hal tersebut terjadi karena karakteristik topografi tiap daerah berbeda-beda. (J8-62)