SEMARANG- Administrator Pelabuhan (Adpel) Tanjung Emas belum menerima pendaftaran kapal yang mengangkut beras impor asal Thailand. Biasanya, agen pelayaran yang menangani kapal tersebut akan memberikan laporan tiga hari sebelum bersandar di dermaga Tanjung Emas.

Karenanya, waktu merapat dan pembongkaran beras impor belum diketahui secara pasti. Muh Ilyas, humas Adpel Tanjung Emas, Selasa (29/5) mengatakan informasi soal kedatangan kapal yang membawa beras impor sudah diterima sejak akhir 2006.

Namun hingga kini belum ada kelanjutan untuk penjelasan informasi tersebut. Selain terlibat dalam tim pengawasan beras impor, informasi yang diterima Adpel itu juga berguna untuk penyediaan ruang bagi kapal yang akan merapat.

Menurutnya, pemberian informasi kedatangan tersebut penting, mengingat pembongkaran muatan memiliki waktu tersendiri. Bila ruang bersandar tersedia baik, maka proses pembongkaran pun dapat dilakukan secara lancar dan tepat waktu. Biaya yang dikeluarkan pun tidak terlalu banyak dan sesuai alokasi.

Hal itu dikemukakan menanggapi pemberitaan SM (28/5) yang menyebutkan kapal pengangkut beras impor sebanyak 30 ribu ton akan merapat di Pelabuhan Tanjung Emas pekan ini. ''Baik pemerintah, Bulog maupun agen pelayaran belum memberikan informasi soal waktu kedatangan kapal pengangkut beras impor,'' kata dia saat ditemui di ruang kerjanya.

Beras Bantuan Bencana

Rencana pembongkaran sebanyak 30 ribu ton itu merupakan bagian dari beras impor yang masuk melalui Pulau Jawa sebanyak 597 ribu ton. Selain Tanjung Emas, pelabuhan lain di Pulau Jawa yang juga akan digunakan sebagai pintu masuk beras impor adalah Tanjung Priok Jakarta, Tanjung Intan Cilacap, dan Tanjung Perak Surabaya. Data monitoring Adpel menunjukkan sudah terdapat 4 kegiatan bongkar beras impor di Pelabuhan Tanjung Emas selama Januari-Mei 2007.

Beras itu didatangkan dari Thailand, Pakistan, dan India yang diterima oleh Satkorlak PB Jateng dan importir swasta total 2.783 ton. Beras itu sebagai bantuan bencana alam dan bahan baku mi.

Humas Bulog Divre Jateng, Siti Retno Farida, saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya belum mengetahui rencana kedatangan kapal yang mengangkut beras impor asal Thailand tersebut. Menurut dia, Bulog merupakan pelaksana impor yang bertujuan untuk memperkuat cadangan beras nasional.

Bentuk Tim

Sementara itu, Komisi B DPRD Jateng meminta Pemprov Jateng segera membentuk tim pengawas beras impor. Pemprov pernah menjanjikan sebelum beras impor masuk Jateng, tim tersebut sudah terbentuk.

''Kalau sekarang tim pengawas belum terbentuk, bagaimana nanti mengawasi turunnya beras impor yang akan segera dibongkar di Pelabuhan Tanjung Emas (Semarang) dan Tanjung Intan (Cilacap),'' kata Wakil Ketua Komisi B, Muhammad Haris, Selasa (29/5).

Menurut dia, Dinas Perdagangan dinilai lambat dalam memantau perkembangan beras impor. Karena itu pembentukan tim itu harus segera terealisasi dalam beberapa hari ini. Terlebih Bulog, lanjutnya, harus melakukan antisipasi adanya dugaan beras impor yang bocor ke pasaran.

''Siapa yang bisa menjamin beras itu akan masuk ke pasar-pasar di Jateng. Meski dari Dinas Perdagangan sudah menyatakan beras tidak akan masuk ke Jateng. Setidaknya dengan adanya tim, pergerakan distribusi beras impor sudah terpantau.''

Selain pembentukan tim, Bulog dan Dinas Perdagangan harus mengumumkan secara terbuka ke mana dan untuk apa beras itu didistribusikan.

''Sebelum dibongkar, kedua instansi itu harus segera mengumumkannya. Jangan sampai petani menjadi resah meski beras itu hanya dibongkar muat di Pelabuhan Tanjung Emas,'' lanjutnya.

Sementara anggota Komisi B lainnya, Fatria Rahmadi, mengungkapkan kinerja tim pengawas harus dioptimalkan. Melihat kasus distribusi pupuk, kinerja tim pengawas masih belum optimal. Pupuk masih ditemukan di beberapa daerah dengan harga yang melebihi HET.

Begitu pula untuk beras, dengan pengawasan yang lemah, besar kemungkinan akan bocor ke pasaran. (H22,H37,H7-60)