SANGAT disayangkan baru beberapa hari Hendarman Supandji menjabat Jaksa Agung, ia sudah "kesrimpet" oleh masalah proses pengadilan pelanggaran HAM berat. Saya kira, waktu itu Jaksa Agung bicara sebagai seorang jaksa profesional, tetapi dalam atmosfer sekarang, rupa-rupanya modal profesional saja tidak cukup. Mudah-mudahan Hendarman belajar dari pengalaman tersebut.

Kita menyayangkan, karena melihat rekam jejak Jaksa Agung ini di waktu lalu, Hendarman memberi harapan. Para paparazi rupanya juga sepakat untuk lebih menempatkan pejabat baru tersebut pada fokus pemberitaan, daripada yang lain, misalnya, koleganya Menteri Hukum dan HAM. Rupa-rupanya rekam jejaknya memang menjanjikan.

Sejak sebelum menjabat Jaksa Agung pun Hendarman sudah banyak menyedot perhatian publik, yaitu dalam kapasitas dan kirprahnya sebagai Ketua Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tastipikor). Sangat menarik dialognya dengan Presiden, sewaktu diangkat sebagai Ketua Tim. Hendarman bagaikan "menginterogasi" Presiden dengan menanyakan "bagaimana sikap bapak apabila pemberantasan korupsi menyangkut lingkungan dekat dari Presiden?". Sungguh sebuah pertanyaan yang berani dan di luar kebiasaan di negeri ini, yang diajukan seorang bawahan terhadap atasannya.

I have nothing to loose, begitu berkali-kali Hendarman berkata. Konon ia termasuk dalam kumpulan jaksa yang selama ini tenggelam dan terbuang. Pendapat lain ada yang mengatakan, dalam hal kejujuran dan integritas ia boleh disejajarkan dengan Hoegeng dan Lopa. Itulah barangkali faktor-faktor yang menyebabkan Jaksa Agung yang baru lebih menarik perhatian dibanding dengan koleganya yang lain.

Tetapi lupakanlah segala puji-pujian tersebut. Biarkanlah Hendarman bekerja lebih dahulu. Sebaiknya kita belajar untuk menghargai seseorang bukan dari namanya, tetapi dari prestasinya. Sudah terlalu sering bangsa ini berharap banyak dari seseorang, tetapi akhirnya dikecewakan. Jaksa Agung dihadapkan kepada situasi hukum yang luar biasa, khususnya dalam pemberantasan korupsi, yang sudah dinobatkan sebagai extraordinary crime.

Sebagai kejahatan yang luar biasa diperlukan penanganan yang luar biasa (extraordinary measures) pula. Hendarman sebagai seorang jaksa karier selama berpuluh tahun, seorang profesional, pasti hafal benar dengan lika-liku pekerjaan kejaksaan. Tetapi sekarang diperlukan tindakan yang luar biasa, tidak semata-mata business as usual, bagaimana profesional pun. Inilah tantangan pertama yang dihadapinya. Ilmu hukum yang dipelajarinya di tahun 60-an juga tidak mengajarkan bagaimana bertindak luar biasa itu.

Hukum pidana sering diibaratkan "mengiris ke dalam daging sendiri", yaitu dengan mengancam dan menjatuhkan pidana. Di lain pihak, penjahat pun sedapat mungkin ingin lepas dari jeratan pemidanaan. Segala cara digunakan dan semakin tinggi kedudukan sang penjahat, semakin mampu mereka mengerahkan segala sumber daya (resources) yang tersedia untuk meloloskan diri itu.

Koridor Politik

Tidak hanya cara hukum yang mereka pakai, tetapi juga yang lain, seperti kekayaan, politik dan kekuatan telanjang (brute force). Di Indonesia (dan di dunia) kita menyaksikan betapa sering proses hukum itu didorong masuk ke koridor politik. Politik atau kekuatan dalam masyarakat akan mencoba untuk melindungi "anak buahnya" yang melakukan kejahatan itu dengan segala cara. Di sini kejaksaan sudah berhadapan kekuatan politik, bukan lagi persoalan hukum biasa.

Pada titik ini pula Jaksa Agung dan seluruh jajarannya harus berhadapan dengan kenyataan yang tidak mudah penyelesaiannya.

Di Amerika Serikat sendiri, pembunuh sebenarnya Presiden Kennedy di tahun 1963 belum juga tertangkap, kendati jaksa New Orleans, Jim Garrison, sudah berjuang habis-habisan, bahkan sampai mengorbankan keluarganya.

Tugas Jaksa Agung sungguh berat dan akan menjadi lebih berat lagi, apabila ia harus menghadapi banyak fron. Salah satu kelemahan bangsa kita adalah mudah untuk menjadi berkeping-keping daripada bersatu-padu. Bahkan untuk menghadapi pekerjaan yang relatif mudah pun, kita harus menghabiskan banyak energi, karena berkeping-keping itu.

Kita masih boleh berharap kepada Jaksa Agung baru ini, dengan mendorong apa yang merupakan kekuatannya dan mengoreksi kelemahannya. Di atas itu semua, hendaknya kita jangan lagi menjadi bangsa yang berkeping-keping.(11)

--- Prof Dr Satjipto Rahardjo SH, guru besar emeritus Fakultas Hukum Undip