Setelah Sabtu lalu kita peringati setahun bencana gempa di DIY dan Jawa Tengah, maka besok tanggal 29 Mei 2007 tanpa terasa sudah setahun persis juga bencana lumpur Lapindo Brantas di Sidoarjo Jawa Timur. Berbeda dengan gempa yang terjadi sekali, meskipun jumlah korbannya sangat besar, bencana lumpur panas ini masih berlangsung sampai sekarang sehingga bisa dikatakan inilah bencana atau tragedi yang benar-benar penuh ketidakpastian. Kapan semburan lumpur akan berhenti tidak ada yang bisa memastikan. Demikian juga kapan penanganan korban serta perbaikan infrastruktur dilakukan juga masih diliputi kesimpangsiuran.

Kabar terakhir menyebutkan semburan lumpur panas itu per harinya mencapai 165.000 m3. Berbagai upaya menyumbat sudah dicoba termasuk dengan teknologi canggih namun gagal total. Demikian juga upaya membuang lumpur ke laut melalui Sungai Porong tak bisa efektif sehingga limpahannya tetap kemana-mana. Menenggelamkan ribuan unit rumah, puluhan pabrik dan ratusan tempat usaha. Belum lagi kerusakan yang menimpa infrastruktur transportasi seperti jalan tol dan rel kereta api. Gangguan pada sektor ini semakin menambah dampak negatif terutama dalam ekonomi. Sementara penanganan korban pun tersendat-sendat.

Pemerintah pusat sudah turun tangan mengingat tingkat keparahannya. Tak mungkin lagi mengandalkan pemerintah daerah, apalagi PT Lapindo Brantas. Benar-benar tak diduga sebelumnya dan bahkan sulit diduga kapan semua akan berakhir. Yang sangat disayangkan bantuan bagi masyarakat yang menjadi korban belum tertangani dengan baik sehingga mereka harus berunjuk rasa ke Jakarta. Padahal mestinya itulah yang diprioritaskan. Di atas kertas semua nampak lancar dan tertangani dengan baik namun dalam prakteknya tidaklah demikian. Sampai sekarang banyak warga masyarakat yang tak terurus dan belum menerima ganti rugi.

Sampai setahun juga perbaikan infrastruktur belum jelas padahal jalan tol yang terputus itu merupakan urat nadi perekonomian di Jawa Timur. Bisa diperkirakan betapa besar kerugian material yang diderita dan itu akan bertambah lagi di waktu-waktu mendatang. Kegiatan ekonomi lumpuh di wilayah yang terkena lumpur namun dampaknya bisa lebih luas karena merembet kemana-mana. Ketika ada 35 perusahaan skala besar harus tutup maka berapa puluh ribu karyawan yang kehilangan pekerjaan. Belum lagi 120 unit industri kecil dan usaha-usaha informal lainnya. Yang besar bisa merelokasi tetapi selain butuh biaya besar juga waktu yang tidak pendek.

Belum lagi kalau kita bicara soal dampak sosial di masyarakat. Mereka yang nasibnya terkatung-katung sampai sekarang jumlahnya mencapai ribuan orang dan tentu secara psikologis mengalami gangguan. Maklumlah dari semula hidup serba tenang dan tenteram sekarang terlunta-lunta. Uang ganti rugi tak kunjung cair ataupun kalau cair diangsur. Pendek kata kesusahan tak bisa terelakkan padahal mereka hanyalah korban. Mestinya pemerintah dan PT Lapindo Brantas mempercepat penyaluran dana tersebut agar warga tidak semakin frustrasi. Dengan segala cara dan upaya karena memang mereka sangat membutuhkan.

Yang namanya ketidakpastian secara bertahap harus dikurangi. Soal semburan lumpur itu sendiri masih sulit karena teknologi yang ada belum menjangkau. Maka setidaknya kepastian dalam hal pengatasan dampak baik yang menyangkut manusia maupun sarana dan prasarana. Jangan dibiarkan warga yang menjadi korban tak tahu masa depannya. Dan jangan biarkan perbaikan infrastruktur tak bisa cepat dilakukan karena hal itu akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Semua butuh penanganan serius dan benar-benar efektif di lapangan. Tidak cukup dengan membuat surat keputusan dan membentuk badan.