JAKARTA- Pengiriman TKI ke Korea Selatan (Korsel) kini ditangani antarPemerintah dan tidak melibatkan swasta. Tahun ini negeri ginseng itu memberikan kesempatan kepada 9.000 calon TKI untuk dipekerjakan di pertanian, perikanan, dan konstruksi dengan gaji disamakan warga setempat, yakni terendah 780.000 won, sekitar Rp 7 juta.

Menurut Deputi Penempatan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) Adam Nuh, dalam proses itu mereka yang lolos dan siap berangkat dikutip biaya Rp 5,8 juta untuk proses seleksi, pelatihan dan tes bahasa melalui KLT (Korean Language Proficiency).

''Kerja sama antarpemerintah itu menerapkan sistem mekanisme employment permit system (EPS). Syarat untuk menjadi peserta KLT berusia 18-39 tahun, berkelakuan baik, tidak pernah dideportasi dan tidak dicekal,'' katanya di Jakarta, baru-baru ini.

Dia mengatakan, Pemerintah sudah melaporkan sejumlah perusahaan ilegal yang mengaku bisa menempatkan TKI ke Korea Selatan. Per Januari 2007, swasta tidak diizinkan menempatkan tenaga kerja ke negeri gingseng itu. Sementara itu, Ketua Himpunan Pengusaha Jasa TKI (Himsataki) Yunus M Yamani, mendukung kerja sama G to G penempatan TKI ke Korea Selatan.

''Sudah ribuan TKI tertipu berbagai pihak, dengan janji menempatkan calon pekerja ke negara itu, tetapi tidak berangkat, uang juga tidak kembali. Dengan pemerintah terlibat langsung penipuan diharapkan tidak ada lagi.''

Sedangkan Ketua Badan BNP2TKI Jumhur Hidayat menegaskan, Pemerintah menargetkan menempatkan antara 750.000 dan 1juta TKI ke berbagai negara pada tahun 2007. Pihaknya juga bertekad meningkatkan keterampilan TKI, memperbesar perlindungan dan pemberdayaan TKI, serta meningkatkan kapasitas lembaga penempatan.(wa-49)