JAKARTA - Setahun sudah bencana lumpur panas Lapindo di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur terjadi. Namun hingga kini belum ada tanda-tanda akan ada penyelesaian yang mencerahkan hati warga yang menjadi korban. Masih rumitnya penyelesaian bencana tersebut disebabkan sikap pemerintah yang awalnya terkesan menganggap sepele.

Demikian dikatakan Alvin Lie, anggota Komisi VII DPR RI , kemarin. ''Keruwetan ini karena awalnya pemerintah terkesan menyepelekan terjadinya semburan lumpur itu. Bayangkan baru tiga bulan setelah terjadinya semburan, pemerintah membentuk Timnas untuk menanggulanginya,'' kata Alvin, kemarin.

Setelah Timnas tersebut terbentuk dan bekerja selama enam bulan sesuai Keppresnya, pemerintah ternyata belum juga punya langkah tegas untuk berbuat selanjutnya ''Sudah habis masa kerja Timnas pemerintah belum juga menyiapkan ganti, lalu ditambah masa kerjanya selama sebulan, barulah dibentuk penggantinya yang bernama BPLS. Seharusnya begitu Timnas mau selesai, sudah ada antisipasi dari pemerintah,'' tambahnya.

Politikus PAN asal Semarang tersebut mengingatkan, ekses secara sosial sudah begitu diderita para korban akibat miskinnya realisasi dari janji-janji pemerintah. Menurut Alvin, seharusnya pemerintah bisa saja melakukan tindakan teknis untuk mencegah meluasnya bencana tersebut serta mencegah terjadinya ekses sosial yaitu terbengkalainya penanganan pengungsi.

''Pemerintah punya kewajiban melindungi warganya, lakukan dulu upaya maksimal, baru menagih ke Lapindo. Tapi ini semua belum juga diputus secara hukum siapa yang bersalah. Jadi pemerintah membiarkan rakyat menunggu proses hukum yang belum jelas juga.''

Kombinasi

Sementara itu, anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Demokrat Sutan Batoegana, mengatakan ekses sosial tersebut terjadi karena kombinasi dari tidak tegasnya sikap pemerintah, serta seretnya kucuran duit dari Lapindo untuk penanggulangan semburan lumpur dan dampaknya bagi rakyat setempat. ''Duit Lapindo kan seret sekali, jadi tidak bisa mengimbangi derasnya semburan lumpur. Dulu ada usulan agar dialirkan ke laut diprotes habis-habisan,'' kata Sutan.

Dia mengingatkan, dalam sebuah bencana maka yang muncul adalah pilihan-pilihan sulit. Pilihan itu harus berani diambil dengan berdasarkan prioritas. Prioritas yang diambil, pemerintah harus menyelamatkan warga korban lumpur.

''Sekarang sudah telanjur seperti ini, ya susah. Dulu kalau dibuang ke laut memang ada bahaya kerusakan lingkungan, tapi itu kan bisa dieliminir secara bertahap. Tapi dengan cara itu, kita sudah memprioritaskan nasib manusia yang korban bencana,'' kata Sutan.

Baik Alvin maupun Sutan menyarankan agar pemerintah segera mengucurkan dana untuk penanggulangan korban, kemudian memproses secara hukum siapa yang berhak untuk ditagih. (F4-49)