ADA harapan tinggi dari rakyat Jateng terhadap keberadaan Perusahaan Daerah (Perusda) yang dimiliki Pemprov Jateng. Dengan nilai investasi besar, perusahaan ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pendapatan asli daerah (PAD) yang sepadan, sehingga bisa membiayai pembangunan di provinsi ini.

Memang, harapan semacam itu perlu terus kita pelihara, namun anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Jateng Doni Meiyudin menyampaikan fakta lain. Sebanyak 16 unit usaha hanya mampu menyumbang PAD sebesar Rp 193 juta. Angka itu tidak sepadan de-ngan investasi yang telah ditanam.

''Hal yang sama juga terjadi pada PT Gor Jati Diri hanya menyumbang Rp 35 juta, PT PRPP (Rp 50 juta), PT SPJT (Rp 102,14 juta), dan PT Lupita Amanda/Losari (Rp 720 juta),'' katanya dalam ''Paripurna Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2006'' di Gedung Berlian, baru-baru ini.

Menurutnya, realitas semacam itu mengharuskan pemprov melakukan langkah-langkah perbaikan dan penyehatan dengan menentukan target yang nyata, dan terukur. Di samping itu, dibutuhkan perencanaan bisnis yang matang dan tearah, pembenahan manajemen dan penempatan SDM yang profesional, serta penentuan jaringan secara progresif.

Beban APBD

Anggota FPPP Nur Khasanah menyatakan hampir semua perusahaan melaporkan tentang kerugian dan membutuhkan dukungan APBD agar dapat beroperasi. ''Jika demikian maka benar kata kebanyakan orang, kalau perusahaan daerah hanya menjadi beban APBD dan perlu dibubarkan. Dari empat sektor sumber PAD, yang tidak tercapai targetnya hanya dari sektor Perusda, sementara dana yang bersumber dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terealiasasi 98,94%,'' ujar Nur Khasanah.

Kinerja Perusda dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, ungkap Anggota Fraksi PKS Kamal Fauzi, lagi-lagi harus mendapatkan perhatian serius. Meski setiap tahun legislatif memberikan catatan mengenai kinerja dua hal itu, nyatanya belum ada perubahan yang positif, terutama dalam memberikan kotribusi PAD. Ia merinci, kontribusi perusahaan daerah itu hanya Rp 93,747 miliar atau 3,56% dari total PAD Jateng.

Padahal, lanjut Kamal, investasi yang telah dikeluarkan pemprov telah mencapai Rp 2 triliun. Namun sampai akhir 2006 belum mampu mencapai target yang ditetapkan sebesar Rp 94,75 miliar.

Doni tidak menampik ada sejumlah bidang usaha pemprov yang mampu memberikan pendapatan secara signifikan, yakni PT Bank Jateng sebesar Rp 76,86 miliar, BPR/BKK (Rp 14,12 miliar), dan Asuransi Bangun Krida (Rp 1,65 miliar). Anggota Fraksi Demokrat itu meminta dilakukan pembenahan secara serius, menyeluruh, dan fundamental.(Widodo Prasetyo, Dicky P-77)