KUDUS - Kondisi terdakwa kasus dugaan korupsi APBD 2002-2004 HM Djamilun, hingga Minggu (20/5) siang dikabarkan sering drop. Karena itu, kuasa hukum terdakwa berencana meminta izin majelis hakim untuk agar kliennya dapat berobat ke Semarang. ''Kami memang belum mengajukan permohonan tersebut tetapi mungkin akan kami lakukan jika kondisinya masih demikian,'' ujar penasihat hukum terdakwa, Jamaah SH, Minggu kemarin.

KUDUS - Wakil Ketua Komisi D DPRD Kudus Sutriyono mengusulkan agar Pemkab membuat peraturan daerah yang mengatur tentang pendidikan. Usulan itu berdasarkan dari kunjungan kerja komisinya ke beberapa daerah yang ternyata sudah memiliki perda itu. ''Beberapa daerah seperti Bandung, Kuningan, dan Lamongan ternyata sudah memiliki perda pendidikan,'' ujarnya saat ditemui di ruang Fraksi Pelopor Nasionalis Peduli Indonesia (PNPI), Sabtu (19/5).

KUDUS- Prosedur penerbitan SK DPRD No 1/2007 tentang Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) membingungkan para guru. Mereka menilai ada keganjilan dan ketidakkompakan antara eksekutif dan DPRD.

PATI- Masyarakat lima desa di Kecamatan Gabus dan Winong, Pati, mendambakan pembangunan bendung air di Kali Mintobasuki. Penyediaan fasilitas itu untuk menunjang kegiatan cocok tanam para petani.

PATI - Buntut pemutasian Kepala Seksi (Kasi) Pembangunan Masyarakat Desa (PMD) Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, H Jasmin, para kepala desa dan perangkat se-kecamatan mengancam akan memboikot perintah terkait dengan tugas mereka sehari-hari.