KLATEN-Bina Lingkungan Hidup (BLHI) Klaten yang melaporkan Bupati Klaten Sunarna SE, Satlak Penanggulangan Bencana Alam dan instansi terkait ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terus berupaya mencari bukti-bukti baru. Bukti itu diperlukan guna menindaklanjuti laporan mereka ke KPK.

Ketua Tim Investigasi BLHI, Nicodemus Sukirno mengatakan pencarian bukti baru itu terus dilakukan untuk mempersiapkan jika KPK benar-benar melangkah. ''Saat ini bukti baru sedang dikumpulkan. Setelah selesai akan kami susun kembali sebagai lampiran lanjutan,'' ujar dia Kamis ( 17/5).

Bukti itu, menurut dia, untuk memperkuat laporan dugaan penyimpangan penyaluran dana gempa yang dilayangkan 28 Maret lalu. ''Hal ini bukan berarti bukti awal setebal sekitar 150 halaman ke KPK 28 Maret lalu belum cukup.''

Deputi Bidang Pencegahan KPK, Waluyo justru mempertanyakan pejabat di Klaten yang masih belum melaporkan kekayaanya ke KPK. Alasannya, dibanding daerah lain di Kabupaten Klaten baru 7 % pejabat yang melapor ke KPK .

''Mungkin masih di bawah itu angkanya. Padahal daerah lainnya sudah mencapai 20%,'' ujar dia saat dikonfirmasi. Soal laporan BLHI, dia tidak tahu menahu. Mungkin sudah dicermati karena ada divisi lain yang bertugas melakukan penindakan laporan. (H34-41)