Bukan hanya jabatan Direktur Utama Perum Bulog, namun tiap jabatan selalu membawa aura "panas" jika yang mendudukinya tidak secara konsisten "mendinginkannya" dengan pengelolaan sikap amanah. Ya, karena jabatan apa pun selalu berkonsekuensi pertanggungjawaban bukan hanya kepada tujuan diadakannya jabatan tersebut, juga kepada rakyat dan diri sendiri. Pidato Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam HUT Ke-40 Bulog yang menyebut jabatan dirut lembaga tersebut sebagai "kursi panas" lebih merujuk pada kenyataan, beberapa pucuk pimpinannya berurusan dengan hukum karena tersangkut kasus korupsi.

Menurut Wapres, ada tiga pihak yang saat ini mengincar pimpinan Bulog, yaitu petani, konsumen, dan aparat hukum. Petani mengejar kapan Bulog datang membeli gabahnya. Konsumen, kalau harga naik kapan Bulog melakukan operasi pasar. Ketiga, belakangan ini polisi dan jaksa yang mengincar kapan Dirut Bulog bersalah. Realitasnya, selain tiga unsur tersebut, ada pula kekuatan-kekuatan yang mengincar jabatan puncak di lembaga tersebut lewat orang yang disiapkan, dengan kalkulasi bakal mendapatkan konsesi-konsesi politik dan ekonomi. Kita membaca adanya simbiosis mutualisme kepentingan politik yang bermain.

Banyak yang menyorot kebijakan-kebijakan Bulog, impor beras yang mendapat gelombang pertanyaan masyarakat, serta kebelumterangkatan nasib petani, yang bahkan menempatkan mereka ke dalam kondisi makin "tak berarti" justru di tengah kesadaran pentingnya gabah dan beras. Bulog belum mampu menarik tinggi "profesi" petani untuk benar-benar menyejahterakan para pelakunya, tetapi selalu baru sekelompok orang saja yang menikmati kemakmuran dari kondisi-kondisi perberasan nasional. Berlebihankah jika unjuk rasa mahasiswa di Semarang beberapa hari lalu menyimpulkan Bulog belum memihak petani?

Seharusnyalah, dari konteks semacam itu jabatan Dirut Bulog menjadi "kursi panas". Patut disebut kursi panas, karena siapa pun yang mendapat kepercayaan memangku jabatan tersebut berkewajiban mempertanggungjawabkan sepenuhnya kebijakan-kebijakan, langkah, dan target-targetnya kepada rakyat. Jika berada dalam trek yang benar untuk memihak petani dan menjamin ketersediaan pangan secara nasional, amanah itu tidaklah akan mendatangkan aura panas karena incaran aparat penegak hukum. Persoalannya, di tengah orientasi yang ideal itu selalu muncul dominasi dari bermacam-macam kepentingan.

Kita sering mendengar ungkapan semacam "kursi panas" karena diincar dan diperebutkan banyak pihak, juga "jabatan basah" atau "jabatan kering" dari sisi kemungkinan seseorang yang mendudukinya akan mendapatkan keuntungan dari pemanfaatan jabatannya tersebut. Istilah-istilah seperti itu telah menjadi bagian dari kultur birokrasi kita. Bahkan terasa akrab seolah-olah menjadi konsekuensi yang biasa. Padahal mestinya, basah atau keringnya jabatan akan tergantung pada bagaimana seseorang menyikapinya, dan tak akan pernah menjadi basah manakala pemangku jabatan itu benar-benar berjalan dalam trek amanah.

Jadi hakikatnya setiap jabatan selalu membawa aura "panas", karena godaan-godaan untuk menciptakan bias pasti selalu muncul. Ya, karena ada kewenangan lewat kebijakan dan keputusan. Kecenderungan korup yang melekat pada setiap kekuasaan telah jauh hari diprediksikan oleh Lord Acton, sehingga mestinya jerat apa pun tidak akan mampu menangkap seorang pemangku jabatan -- sepanas apa pun -- jika orientasi eksistensinya benar-benar sesuai dengan untuk apa jabatan tersebut ada. Lalu siapa yang harus "mendinginkan" kursi Dirut Bulog kalau bukan sang pejabatnya sendiri dan struktur politik di sekitarnya?