- Indonesia membutuhkan investasi Rp 1.180 triliun untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,8% tahun depan. Demikian dikemukakan oleh Menko Perekonomian Boediono pada musyawarah perencanaan pembangunan nasional 2007 dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah 2008, Kamis pekan lalu. Suatu angka yang boleh dibilang sangat besar dan perlu usaha superkeras untuk memenuhi. Apalagi dari kebutuhan dana investasi sejumlah itu pemerintah hanya mampu menyediakan Rp 141 triliun atau sekitar 12,5%, yakni dari alokasi pemerintah pusat Rp 69 triliun dan pemerintah daerah Rp 72 triliun. Rp 1.039 triliun diharapkan dari swasta.

- Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6,3% tahun ini diperlukan investasi senilai Rp 958 triliun. Pemerintah hanya bisa menyediakan Rp 120 triliun yang terdiri atas alokasi pemerintah pusat Rp 56 triliun dan pemerintah daerah Rp 64 triliun. Sisanya Rp 838 triliun ditumpukan pada swasta. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 6,6%-7% tahun depan dibutuhkan pertumbuhan investasi 14,5%-18,2%. Untuk mencapai angka pertumbuhan investasi sebesar itu jelas tidak gampang. tahun lalu investasi hanya tumbuh 2,9%, terutama akibat shock karena kenaikan harga BBM dan pertimbangan faktor risiko.

- Tak ada jalan lain kecuali terus berusaha menciptakan iklim kondusif bagi investasi agar angka-angka tersebut tercapai sehingga pertumbuhan ekonomi sesuai dengan yang ditargetkan. Upaya mewujudkan kestabilan keadaan sosial dan politik mesti didukung oleh langkah-langkah yang mempermudah investasi masuk. Bukan hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab supaya angka investasi yang dibutuhkan bisa terealisasi. Model pelayanan satu atap dalam pelayanan perizinan investasi yang diterapkan berbagai daerah baik sekali ditingkatkan. Pada era otonomi peran daerah memang sangat menentukan, sehingga perlu didorong secara terus-menerus.

- Untuk meningkatkan investasi nasional Menteri Keuangan juga menantang pemerintah daerah merealisasi belanja modal sebesar 30% dari APBD 2008. Tahun 2005 rata-rata realisasi belanja modal daerah hanya 19,3% dari APBD, sedangkan tahun lalu naik menjadi 24,8%. Anggaran belanja modal merupakan investasi pemerintah untuk membiayai sektor riil. Bukan, misalnya, untuk membeli pakaian dinas atau membangun gedung perkantoran, melainkan diarahkan pada pembangunan infrastruktur. Contohnya irigasi dan jalan yang berdampak pada pergerakan roda berbagai sektor ekonomi. Selama ini yang terjadi belanja modal daerah memang sering salah sasaran.

- Menteri Keuangan pesimistis belanja modal daerah bisa mencapai 30% dari APBD. Hingga awal Mei masih ada satu pemerintah provinsi serta 15 pemerintah kabupaten dan kota yang belum menyelesaikan APBD-nya sehingga memperlambat realisasi belanja di daerah. Di sisi lain, target belanja modal sebesar 30% dari APBD dinilai memberatkan daerah. Pasalnya, rata-rata 60%-70% APBD dipergunakan untuk belanja pegawai. Belum lagi kebutuhan-kebutuhan mendesak lainnya yang juga memerlukan anggaran. Lebih baik pemerintah menaikkan alokasi anggaran departemen teknis ke daerah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan daerahlah yang menentukan proyeknya.

- Demi mencapai target pertumbuhan ekonomi ideal yang telah ditetapkan agar berdampak besar terhadap kondisi perekonomian nasional secara menyeluruh, semua pihak memang harus bekerja keras bahu-membahu merealisasi nilai investasi yang dibutuhkan. Pemerintah sejak awal sudah menyatakan tidak mampu menyediakan kebutuhan investasi yang angkanya sangat besar itu. Di sini daerah bisa memainkan perannya secara optimal, khususnya dalam upaya menarik investasi baik domestik maupun asing. Penyederhanaan birokrasi pelayanan investasi tidak lagi bisa ditawar-tawar. Itupun masih perlu ditambah insentif menarik dan berbagai kemudahan.