- Setiap langkah reshuffle selalu membawa implikasi politik yang cukup besar. Baik bagi pemerintah, partai politik pendukungnya maupun yang berada di luar. Mau tak mau pertimbangan politik pun akan selalu menjadi bagian penting penunjukan menteri. Ini tentu sangat berbeda dengan zaman Orde Baru dulu. Mengingat kekuasaan diraih dalam posisi mayoritas tunggal maka presiden dengan leluasa menunjuk menteri tanpa disertai tawar menawar dengan kekuatan politik mana pun. Kalau pun ada akomodasi itu tidak dalam konteks politik. Harus diakui kabinet ahli yang dihasilkan lebih kredibel didukung kepemimpinan yang kuat.

- Saat ini kondisinya sangat berbeda. Walaupun presiden dipilih secara langsung oleh rakyat sehingga memiliki legitimasi sangat kuat namun dalam kenyataan sistem presidensial tidak bisa berjalan murni. Masih diperlukan dukungan kuat di parlemen untuk efektivitas pemerintahan sehingga pada akhirnya penyusunan kabinet termasuk ketika melakukan reshuffle tak bisa lepas dari negosiasi politik atau berusaha mengakomodasikan sebanyak mungkin kekuatan politik di parlemen. Sekarang nyaris hanya PDI Perjuangan yang benar-benar berada di luar pemerintah sehingga tak ada satu pun kadernya masuk tim kabinet.

- Agak sulit rupanya menghasilkan sosok kabinet yang lebih kredibel karena jumlah mereka yang tergolong ahli dan profesional tak bisa terlampau banyak. Sebagian kursi itu diberikan kepada partai politik. Setelah berjalan sulit juga berkoordinasi walaupun untuk yang satu ini juga tergantung pada presiden dan wakil presiden. Bagaimana bisa menghasilkan kepemimpinan kuat termasuk di kabinet kalau ternyata banyak menteri yang memiliki loyalitas ganda. Di satu sisi mereka harus loyal kepada presiden namun di sisi lain tak boleh meninggalkan partainya. Seharusnya bisa dipisahkan dan menjadi negarawan, tetapi kenyataan masih sering rancu.

- Dalam reshuffle terlihat jelas bagaimana perimbangan politik tetap menjadi bagian penting dalam menyusun kabinet. Masuknya Ketua DPP Partai Golkar Andi Matalatta dan Sekjen PKB Lukman Edy dalam kabinet nanti, kalau memang jadi seperti itu, jelas mewakili partai politik. Dan sebaliknya ketika kadernya ada yang tergusur maka parpol pasti bereaksi. PPP misalnya sudah mengancam akan menarik dukungan kalau Saifullah Yusuf diganti. Demikian juga PBB yang sudah sejak awal pasang kuda-kuda setelah mendengar kabar penggantian Mensesneg Yusril Ihza Mahendra. PKS dan PAN pun pasti melakukan hal yang sama.

- Bisa diperkirakan, presiden selalu berada pada pilihan sulit. Tetapi justru pada masa-masa seperti inilah diperlukan keberanian dan ketegasan karena itu semua sejatinya akan menunjukkan kekuatan seorang pemimpin. Jangan pernah menganggap semua pihak bisa terpuaskan. Demikian juga dengan dukungan politik. Kalau dirasa cukup dengan mengandalkan Partai Golkar, PAN dan Partai Demokrat saja mengapa harus peduli dengan yang lain. Dalam hal ini memang ada juga yang secara fatsun atau etika politik tak bisa ditinggalkan. Misalnya terkait dengan PBB yang sejak awal mengusung pasangan SBY-JK dalam pemilihan presiden.

- Hal lain yang akan menjadi bagian dari imbas politik menyangkut PDI Perjuangan. Bagaimana pun kedudukan partai berlambang kepala banteng yang mirip oposisi itu secara politis diuntungkan kalau pemerintah sekarang dinilai kurang berhasil atau merosot popularitasnya. Salah seorang fungsionaris Tjahjo Kumolo bahkan secara tegas mengatakan reshuffle dua kali menunjukkan kegagalan SBY-JK. Padahal di sisi lain reshuffle juga merupakan upaya penyelamatan politik. Pada akhirnya yang berhak menilai adalah rakyat. Dan hasilnya akan tercermin pada pemilihan umum termasuk pemilihan presiden tahun 2009 nanti.