KEMELUT di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Tengah antara kiai struktural dan kultural sejak awal diperkirakan bakal terjadi. Itu menyusul penggantian Ketua DPW Abdul Kadir Karding oleh DPP melalui rapat pleno gabungan dewan syuro dan tanfidz yang dipimpin Ketua Dewan Syuro KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), belum lama ini.

Pasalnya, sejak awal Gus Dur dan pengurus DPP tidak mempunyai dasar hukum untuk mencopot Karding dari jabatan yang dipilih melalui musyawarah wilayah luar biasa (Muswilub). Dia tidak melanggar AD/ART yang bisa dikenai sanksi organisasi.

Sisi lain, Gus Dur harus menerima aspirasi yang disampaikan kiai sepuh NU yang tidak setuju dengan kepemimpinan Karding di PKB Jateng. Sebab, Karding dianggap tidak dekat atau kurang akomodatif atas aspirasi mereka.

Sejumlah ulama yang tidak masuk dalam jajaran struktural PKB itu pun memberi ultimatum pada Gus Dur pada Pemilu 2009. Jika tidak diganti suara PKB bakal gembos.

Karding disebut-sebut kurang akomodatif lantaran tidak mengakomodasi kepentingan kiai NU. Menurut keterangan yang diperoleh di DPP, salah satunya adalah soal pencalonan Ketua PW NU Jateng, Mohammad Adnan yang maju dalam pemilihan Gubernur Jateng.

Karena PKB belum menentukan pencalonannya, Karding disebut-sebut kurang akomodatif dan muncullah aspirasi untuk mengajukan pencopotan terhadap Karding.

Bukan hal mudah. Sebab keputusan Muktamar NU Donohudan secara tegas telah memutuskan bahwa NU tidak lagi memiliki hubungan dengan partai mana pun termasuk PKB. Wajar jika tidak menanggapi aspirasi itu.

Beda Pendekatan

Di sisi lain, kiai sepuh NU yang pernah terlibat pendirian PKB masih memiliki hubungan emosional sehingga berharap partai itu bisa menampung aspirasi mereka.

Ketua DPP Efendi Choiry mengatakan, secara kultural Karding berbeda dengan masyarakat dan kiai di Jateng, sehingga cara pandang pendekatannya berbeda juga.

"Dia kan bukan asli Jateng, ada perbedaan kultural dalam pendekatan. Itu saja masalahnya sehingga ada yang kurang pas dalam pendekatannya,"ujarnya.

Satu pilihan tidak enak bagi Gus Dur sehingga dihadapkan dua masalah. Pertama, mengabulkan permintaan kiai sepuh itu dengan konsekuensi tindakan yang diambil tidak sesuai dengan AD/ART. Kedua, mengambil langkah mencopot Karding dengan harapan mendapat dukungan kiai NU pada Pemilu 2009.

Dari dua pilihan itu, menarik Karding ke DPP adalah langkah yang paling aman karena tidak perlu mencari pelanggaran. Dengan satu alasan tenaganya dibutuhkan di DPP, dan Karding menyatakan mundur dari jabatannya terlebih dulu.

Rebut Pengaruh

Tak satu pun fungsionaris DPP yang mau berbicara soal pencopotan Karding. Tak heran jika semua dilakukan secara tertutup, kecuali oleh Gus Dur sendiri yang memberi penjelasan di Jateng. Termasuk rapat gabungan yang memutuskan penarikan Karding dan penggantian oleh KH Yusuf Chudlori (Gus Yusuf) sebagai pejabat sementara (Pjs).

Pemilihan Gus Yusuf, adik kandung KH Abdurrahman Chudlori (Ketua Dewan Syuro DPP PKNU), bukan kebetulan.

Ada strategi untuk berebut pengaruh kiai. Keduanya adalah berbasis pesantren di Tegalrejo, Magelang.

Maklum PKNU telah menyatakan sebagai partainya kiai, berbasis pesantren, dan dideklariskan di Pondok Pesantren Langitan.

Gus Dur sedang menggalang kekuatan kiai kampung di Jateng melalui Masuro. Gus Yusuf diharapkan menjadi figur yang dapat merangkul kiai dan tetap menjadi basis kekuatan partai.

Namun Gus Dur tetap menghadapi masalah, sebab kiai struktural PKB Jateng justru mempersoalkan penunjukan Gus Yusuf sebagai Pjs Ketua DPW Jateng menggantikan Karding.

Pencopotan Karding sudah salah, ditambah penunjukkan Gus Yusuf juga melanggar AD/ART.

Polemik kiai struktural dengan kultural PKB Jateng ternyata terus bergulir dan tidak bisa disembunyikan lagi. Upaya menutupi masalah itu ke wilayah publik sulit dilakukan, apalagi jika menyangkut politik praktis. Padahal soal beda pendapat bukan hal yang diharamkan dalam tradisi orang-orang NU.(A Adib)