UNGARAN- Otonomi daerah berpotensi melahirkan dua pola hubungan DPRD-bupati/wali kota yang sama-sama merugikan rakyat. Pertama, DPRD-eksekutif dapat menciptakan hubungan yang kompak, namun kebersamaannya cenderung untuk menjarah uang APBD. Kedua, DPRD dengan kepala daerah tidak kompak, sehingga merugikan kepentingan rakyat. Karena itu, perlu dibangun persepsi yang sama atas visi-misi kabupaten/kota. Ini terungkap dalam dialog Membangun Bersama Kabupaten Semarang di Gedung Monumen PKK Ungaran, Minggu (6/5).

''Kenapa DPRD-eksekutif jalan sendiri-sendiri? Karena tidak ada dasar persepsi yang sama atas visi-misi kabupaten/kota. DPRD-bupati kurang harmonis tidak hanya di kabupaten ini, tapi di daerah-daerah lain juga demikian,'' kata pakar Hukum Tata Negara Undip Dr Arief Hidayat SH MS, kemarin.

Menurutnya, harus ada visi-misi yang menjadi patokan bersama berupa program pembangunan ke depan. Dalam kegiatan yang digelar Organisasi Rakyat Gerbang Amanah (OR GA) ini, Arief menegaskan, pola hubungan dua lembaga tersebut terjadi di banyak daerah.

Pengawasan

Menurutnya, untuk menyelaraskan hubungan tersebut harus ada pengawasan yang tersistimatis dari Pemprov. Jika legislatif memberikan kritik dan saran kepada eksekutif, harus bersifat membangun, jangan menjatuhkan. ''Kecenderungannya, DPRD ingin menjatuhkan bupati/wali kota sebelum masa jabatannya berakhir,'' jelas dia.

Arief menjelaskan, legislatif dan eksekutif memiliki kewenangan masing-masing dalam menjalankan roda pemerintahan. ''Soal mutasi itu wewenang wali kota atau bupati. Kalau ada legislatif yang mengusulkan seseorang menjadi kepala dinas tertentu dengan harapan ada setoran ke partainya, ini yang harus dihindari,'' tuturnya.

Mantan Rektor Undip Prof Ir Eko Budihardjo MSc juga hadir dalam kesempatan tersebut. Ia menekankan perlunya pengendalian pembangunan di Kabupaten Semarang. ''Sebab, kondisi lahan di Ungaran sangat menentukan Kota Semarang. Kalau di Ungaran banyak perusahaan baru yang menutup daerah resapan air, bisa menyebabkan banjir di daerah bawah,'' papar dia yang selalu menyelipkan joke-joke segar dan puisi ini.

Ketua OR Gerbang Amanah KH Ahmad Fauzan mengatakan, organisasi ini awalnya Tim Sukses BG (Bupati Bambang Guritno)-Ambar (Wabup Siti Ambar Fathonah) di pilkada 2005. ''Tapi, saat ini kami sudah menjadi organisasi rakyat. Kalau kebijakan bupati tidak memihak rakyat, nanti saya demo,'' tegasnya.

Bupati Bambang Guritno menyatakan, pihaknya siap menerima kritikan demi meningkatkan pembangunan. Dialog diikuti 300 orang pengurus OR GA yang sekaligus raker I, Wakil Ketua Komisi C Mas'ud Ridwan SE, para kiai, pendeta, biksu, dan lintas parpol. (H14-37)