SEMARANG-Keberadaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) BUMN bagi pengusaha mikro dan kecil sangat berarti. Dengan tingkat suku bunga rendah dan proses mudah menjadi daya tarik bagi mereka, yang selama ini kesulitan mendapatkan akses pinjaman perbankan.

Salah satunya PKBL yang dikembangkan Pertamina Unit Pemasaran (UPMS) IV. Peminat program ini terus bertambah, begitu pula dengan jumlah nilai pengucuran kreditnya.

Kepala Humas Pertamina UPMS IV, Winarto mengatakan tahun ini pihaknya mengalokasikan dana pinjaman untuk usaha mikro dan kecil hingga Rp 8 miliar.

Maksimal dana yang diberikan kepada masing-masing pengusaha sebesar Rp 50 juta. Dengan bunga 6-12% per tahun dan jangka waktu pengembalian sampai 3 tahun menjadikan model pembiayaan ini sebagai alternatif menambah modal.

Program PKBL ini tak sekadar memberi pinjaman modal, melainkan juga pendampingan manajemen dan mencarikan peluang pasar.

"Tiap tahun, kami selalu mencari mitra usaha baru. Peminatnya cukup banyak, mereka tinggal mengajukan permohonan pinjaman dan kami akan menyetujuinya dengan syarat tertentu," katanya ditemui di sela-sela pameran Ekspo Wirausaha UMKM di Gedung Java Design Center kemarin.

Dijelaskan, pada tahun 2005, dana PKBL yang telah disalurkan mencapai Rp 7 miliar. Sementara, pada 2006 mengalami penurunan menjadi Rp 4 miliar.

Program PKBL Pertamina ini memiliki dua sasaran mitra, yakni bisnis inti yang terdiri atas pengusaha yang bergerak di sektor produk migas, seperti pangkalan minyak tanah, elpiji, dan oli.

Sedangkan yang lain adalah mitra bisnis non-inti, yang merupakan mitra dengan latar belakang multiusaha.

Lebih lanjut ia mengatakan tidak semua pengajuan kredit bisa disetujui. Pihaknya tetap melakukan survei analisa kelayakan usaha, di antaranya dari sisi karakter, kredibilitas, dan bankable.

Mereka diharuskan menyertakan jaminan. Meski demikian, ia mengakui kredit macet selalu ada.

"Beberapa mitra binaan kami ada juga yang ambruk, terutama yang menjadi korban gempa di Klaten dan Yogyakarta," katanya.

Lebih Ringan

Sri Atmini, pengusaha busana sulam bordir Sri Rejeki, mengatakan kinerja usahanya sangat terbantu dengan adanya program PKBL.

Sebelum mendapatkan pengucuran PKBL pada Desember 2006, ia menjadi debitor sebuah bank BUMN. Setelah mengikuti program ini, dia merasa lebih ringan dalam membayar angsuran.

"Kami juga didorong berpameran, sehingga mampu memperluas pasar," katanya.

Ia juga mengharapkan keberadaan lembaga pembiayaan yang mampu menjembatani kesulitan akses permodalan mikro dan kecil.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Jateng Ir H Budi Santoso mengatakan, saat ini di Indonesia terdapat 630.000 lembaga keuangan mikro (LKM) dengan total omzet hingga Rp 60 triliun.

Dari jumlah itu, di antaranya terdapat 3.000 Baitul Maal wa Tamwil (BMT) di Jateng dengan total omzet sekitar Rp 3 triliun. Keberadaan lembaga semacam ini, secara luas dibutuhkan para pengusaha mikro dan kecil. (H22-33)