JAKARTA-Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Idy Muzayyad mendesak pemerintah agar segera memenuhi alokasi anggaran pendidikan minimal sebesar 20 persen dari APBN. "Peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun ini harus menjadi momentum bagi kebangkitan pendidikan Indonesia dengan pemenuhan anggaran pendidikan sebesar minimal 20 persen dari APBN secara cepat," katanya di Jakarta, kemarin.

Anggaran tersebut diprioritaskan untuk peningkatan sarana dan fasilitas belajar mengajar, pemerataan pendidikan untuk semua secara gratis, paling tidak usia wajib belajar sembilan tahun.

Idy mengatakan, pemerintah seharusnya segera merespons Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 026/PUU-IV/2006 yang mengabulkan uji materiil atas UU No.18/ 2006 tentang APBN Tahun Anggaran 2007 terhadap UUD 1945 yang mewajibkan pemenuhan anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN.

"Berdasarkan keputusan MK itu, pemerintah harus segera memenuhi anggaran minimal 20 persen dari APBN karena sesungguhnya keputusan itu sudah ada kekuatan hukumnya. Anggaran untuk pendidikan yang seharusnya 20 persen adalah tuntutan konstitusi," katanya.

Selain itu, IPNU juga mendesak pemerintah agar bekerja keras untuk memenuhi kekurangan anggaran pendidikan yang saat ini baru mencapai 11,8 persen (Rp 54 triliun) dari APBN. Artinya kurang 8,2 persen atau kurang lebih Rp35 triliun.

Pemenuhan anggaran sampai 20 persen itu, kata Idy, bisa dilakukan melalui mekanisme APBN Perubahan.

Mengenai sumbernya, kata dia, sekarang ada sekitar dana Rp 600 triliun dari kasus BLBI yang dikemplang oleh konglomerat hitam.

"Dibandingkan dengan dana yang dikemplang sebesar Rp 600 triliun, kekurangan angka itu sangatlah kecil. Tinggal bagaimana sekarang pemerintah melalui aparat penegak hukumnya segera bergerak cepat. Kalau mau, pasti ada cara untuk melakukan itu," katanya.

IPNU yakin keputusan MK tersebut akan mengubah wajah buram pendidikan Indonesia secara signifikan ke arah yang lebih baik. Kenaikan anggaran pendidikan, lanjutnya, akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pendidikan.

Namun, IPNU berharap jika anggaran pendidikan minimal 20 persen itu benar-benar terpenuhi, jangan tidak memenuhi sasaran. Karena itu, harus ada kontrol yang maksimal sehingga tidak ada anggaran pendidikan yang diselewengkan.

"Harus ada kontrol ketat dari publik. Jangan sampai dana yang besar itu dialokasikan untuk pos-pos yang tidak proporsional. Selain itu, kontrol publik terhadap penggunaan dana itu juga harus ketat," katanya.(ant-41)