JAKARTA - Sejumlah elite partai politik, Rabu (2/5) sore bertemu di Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, membahas reshuffle kabinet yang akan diumumkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) awal Mei ini.

Rapat antara lain merekomendasikan dicopotnya Menneg BUMN Sugiharto yang dianggap lemah dalam hal koordinasi.

Meski dibantah yang bersangkutan, pertemuan tertutup ini kabarnya diprakarsai ipar Wapres Jusuf Kalla yang juga Wakil Ketua MPR Aksa Mahmud.

Pertemuan lintas parpol itu berlangsung pukul 15.00 WIB. Elite partai yang hadir di antaranya Ferry Mursyidan Baldan dari Partai Golkar, Sekjen Partai Demokrat Syarief Hasan, Sekjen PAN Zulkifli Hasan, Sekjen PBR Rusman Ali dan Djamaludin Karim dari FBPD. Sedangkan wakil dari PPP Endin J Soefihara batal datang karena masih berada di luar kota.

Kecewa

Rusman Ali mengaku dihubungi Aksa untuk menghadiri pertemuan tersebut. ''Katanya untuk membicarakan pilkada, reshuffle, dan beberapa isu lainnya,'' kata dia.

Tapi Aksa menampik dirinya yang mengundang dan mendanai pertemuan itu. Bahkan, politisi dari PBB ini membantah bahwa pertemuan membahas reshuffle.

''Tidak benar. Justru saya juga dipanggil ke sini. Agendanya membahas soal amandemen ke- 5 UUD 1945. Saya tidak tahu kalau membahas reshuffle. Soal reshuffle saya tidak ikut campur,'' tegasnya.

Pertemuan elite politik ini sudah tercium wartawan sejak Selasa (1/5). Isu yang beredar menyebutkan selain membahas RUU parpol, pertemuan dimaksudkan sebagai konsolidasi parpol yang kecewa terhadap rencana reshuffle yang tidak melibatkan partai.

''Memang kita bahas soal reshuffle. Tapi pertemuan ini tidak membahas detail siapa saja yang layak diganti. Lebih ke soal kekecewaan karena SBY yang tidak mengaku, tidak mau berdiskusi dengan partai-partai. Kita tidak sampai menyebut nama calon,'' kata sebuah sumber.

Syarif Hasan mengungkapkan pertemuan antara lain merekomendasikan pencopotan Sugiharto. Pencopotan menteri dari PPP ini sesuai dengan salah satu dari tiga kriteria yang kabarnya direkomendasikan kepada Presiden SBY. Yakni menteri yang sakit-sakitan, yang terlibat kasus korupsi, dan gagal dalam menjalankan tugas.

Tampaknya Sugiharto termasuk dalam kriteria yang terakhir, yakni gagal dalam koordinasi. ''Menteri yang kinerjanya tidak memuaskan dan lemah dalam koordinasi antara lain Menneg BUMN,'' katanya.

Mungkin lantaran itulah PPP urung mengirimkan wakilnya dalam pertemuan itu.

Didesak mengapa hanya Sugiharto yang secara eksplisit disebut untuk dicopot, Syarif Hasan menjawab, ''Karena Menneg BUMN yang kinerjanya paling lemah.''

Tapi, lanjutnya, pertemuan tidak mengusulkan pengganti Sugiharto, karena hal itu merupakan hak prerogatif Presiden. ''Kita berharap degan masukan ini kinerja kabinet ke depan lebih maksimal dan efektif,'' tandasnya.

Dari bocoran yang diterima wartawan ada sebelas menteri yang kemungkinan bakal diganti atau digeser. Menteri yang paling santer disebut diganti adalah Sugiharto, Menneg PAN Taufiq Effendi, Menneg Pembangunan Daerah Tertinggal Saifullah Yusuf, Menkes Siti Fadilah Supari, Mensesneg Yusril Ihza Mahendra dan Menkum dan HAM Hamid Awaluddin. Tapi dua nama terakhir santer diberitakan akan tetap dipertahankan.

Selain Gubernur Jateng Mardiyanto, mantan KSAU Marsekal (Purn) Chappy Hakimn dan Panglima TNI Djoko Suyanto, beredar pula nama baru. Yakni Todung Mulya Lubis dan Muhayat.

Todung kemungkinan akan ditempatkan sebagai Menkum dan HAM, jika Hamid benar-benar tergusur. Sedangkan Muhayat menjadi orang dalam kedua di samping Said Didu yang dinominasikan menggeser posisi Sugiharto.

Namun, PPP tetap ingin mempertahankan Sugiharto sebagai menteri. Partai itu menyadari bahwa diganti-tidaknya Sugiharto sebagai Menneg BUMN merupakan hak prerogatif Presiden. "Apabila Presiden mengganti Menneg BUMN, berarti Presiden telah terkena intrik partai-partai politik yang mengincar kursi Sugiharto," kata penasihat politik Ketua Umum PPP Suryadharma Ali, Danial Tandjung.

Dia mengungkapkan Menneg BUMN dimusuhi banyak orang karena tidak mau memberi setoran kepada parpol. Sebagai profesional, Sugiharto tidak mau dijadikan ATM-nya partai politik.

Pelanggaran Hukum

Mantan Ketua MPR Amien Rais mengatakan, jika Presiden SBY memang berkomitmen memberantas korupsi mestinya ia mencopot beberapa menterinya yang nyata-nyata melakukan pelanggaran hukum seperti terlibat pencucian uang dalam kasus pencairan duit milik Tommy Soeharto di BNP Paribas, London. ''Menteri yang bersangkutan jangan ditoleransi lagi,'' tegasnya.

Kedua yaitu menteri yang nyata-nyata mengempaskan kepentingan bangsa di atas kepentingan asing, terkait kontrak kerja pertambangan yang merugikan rakyat Indonesia. Dan ketiga, menteri yang sakit-sakitan.

Usulan DPD

Sebelumnya, Aksa Mahmud yang juga Wakil Ketua MPR dari unsur Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yakin tidak ada pertemuan konsultasi antara DPD dan Presiden, terkait usulan nama anggota DPD yang diusulkan pimpinan maupun anggota DPD.

''Tidak ada pertemuan resmi antara DPD dengan Presiden. Dalam UU memang tidak ada keharusan mendengarkan masukan dari pimpinan majelis maupun pimpinan lembaga untuk mengadakan rapat konsultasi dalam rangka reshuffle kabinet,'' katanya.

Gubernur Lemhannas Muladi siap jika Presiden SBY menunjuknya menjadi Menteri Pertahanan menggantikan Juwono Sudarsono. Namun, bila tidak ditunjuk, Muladi juga siap.

"Insya Allah saya siap. Saya itu selalu siap dalam jabatan apa saja. Kalau pun tidak, tidak apa-apa," katanya di Istana Wapres.

Meski begitu, hingga kini Muladi mengaku belum dihubungi siapa pun termasuk oleh Presiden SBY. (H28,A20,ant-49)