BANGKOK - Pemerintah Thailand memberikan amnesti (pengampunan) bagi semua orang yang terlibat dalam kekerasan konflik sektarian di Thailand selatan. Keputusan itu Rabu kemarin disambut baik oleh organisasi-organisasi Islam.

Perdana Menteri Thailand Surayud Chulanont Selasa lalu setuju untuk memberi amnesti itu. Hal itu dikemukakan saat kunjungan Sekretaris Jenderal Organisasi Konferensi Islam (OKI) Ekmeleddin Ihsanoglu.

Proposal amnesti itu akan diajukan ke parlemen untuk disahkan menjadi undang-undang. Langkah tersebut disambut baik oleh Sekjen Ihsanoglu dan para pemimpin Islam di Thailand.

Lebih dari 2.100 orang tewas selama konflik kekerasan di wilayah Thailand paling selatan, terutama di Provinsi Narathiwat, Pattani and Yala, sejak gerakan separatis di kawasan itu menguat pada Januari 2004.

''Keputusan itu perkembangan yang baik,'' kata Nimu Mahkajae, deputi ketua Dewan Islam di Yala.

Tambahan Pasukan

Meski sudah ada keputusan amnesti, tidak berarti situasi mereda. Angkatan Bersenjata Thailand memperkuat operasi keamanan di wilayah selatan dengan mengirim tambahan lebih dari 1.100 polisi. Mereka bertugas menjaga sekolah yang akan memulai tahun ajaran baru akhir Mei ini.

Gedung-gedung sekolah dan para guru sering menjadi sasaran serangan gerilyawan sebab mereka dianggap sebagai simbol kekuasaan pemerintah di provinsi bergolak itu.

Menurut data pemerintah, lebih dari 160 gedung sekolah dibakar kelompok militan. Militer sebelumnya telah minta tambahan 10.000 tentara untuk memperkuat 30.000 pasukan paramiliter dan prajurit yang sudah ditempatkan di wilayah selatan. Namun, Surayud mengatakan permintaan itu masih dipertimbangkan lebih lanjut.(rtr-gn-25)