| Selasa, 01 Mei 2007 | NASIONAL |
Selesaikan RUU Politik
JAKARTA- Menteri Dalam Negeri ad interim Widodo AS kemarin melantik Kepala Badan Diklat Depdagri Diah Anggraeni sebagai Sekretaris Jenderal Depdagri, menggantikan Progo Nurdjaman yang telah mengajukan Masa Persiapan Pensiun (MPP). Selain itu, dia juga melantik Timbul Pudjianto sebagai Dirjen Bina Administrasi Keuangan Daerah (BAKD) Depdagri. Menurutnya, pelantikan tersebut harus diterjemahkan sebagai penugasan kepada seseorang yang dinilai memenuhi syarat dan cakap. ''Selain itu, yang bersangkutan mampu diserahi tugas dan tanggung jawab jabatan,'' kata Widodo yang juga Menko Polkam di Gedung Sasana Bakti Depdagri. Dia menambahkan, pelantikan itu adalah untuk menghindari stagnasi pelaksanaan tugas-tugas Depdagri. Dalam amanatnya, Menko Polkam meminta Diah Anggraeni segera menyelesaikan Paket Rancangan Undang-undang (RUU) Politik. Selain itu, melakukan pemantapan implementasi UU Nomor 32 Tahun 2004 dan menyelesaikan Peraturan Pemerintah (PP)-nya. ''Sekjen Depdagri juga harus menyelesaikan 8 PP amanat UU Pemerintahan Aceh dan menuntaskan pengisian pejabat sementara bupati di 17 daerah pemekaran baru,'' ujarnya. Selain itu, Widodo berpesan agar Sekjen Depdagri menyosialisasikan perubahan PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pilkada. Jadi Teman Saat menerima ucapan selamat dari kolega dan jajaran pegawai di lingkungan departemen itu, Diah terus melempar senyuman. Ketika mengetahui kehadiran Suara Merdeka, mantan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Tengah itu langsung mempersilakan menuju ruangannya di lantai dua gedung tersebut. ''Yang penting, ketemu Suara Merdeka dulu. Sebab, ini kan korannya orang Jateng,'' ujarnya. Dia mengaku sangat dekat dengan Suara Merdeka. Sebab, sebagian besar waktunya dihabiskan di Jateng. Bahkan, selama 25 tahun karirnya, banyak wartawan yang menjadi temannya. Dia sudah melanglang dari posisi staf pada tahun 1980, sampai dengan jabatan eselon II di Jateng, antara lain di Biro Pembangunan Daerah selama sembilan tahun. ''Kemudian di Biro Humas Setwilda Jateng selama enam tahun. Karena itu, saya banyak kenal dengan wartawan.'' Secara khusus, dia juga berterima kasih atas perhatian Pemimpin Umum Suara Merdeka, Ir Budi Santoso, terhadap dirinya. ''Saya kemarin bertemu dengan Beliau di pesawat. Beliau mengucapkan selamat kepada saya. Saya merasakan dukungan Beliau selama ini sangat besar pengaruhnya untuk saya,'' tuturnya. Diah mengakui, hubungan dengan pers adalah saling menguntungkan. ''Saya harus mengakui, saya membutuhkan pers dan sebaliknya. Apalagi saya bekas orang Humas. Saya mohon dukungan kepada teman-teman wartawan,'' tandasnya. Dia mengaku tidak tahu kapan persisnya dia ditunjuk menjadi Sekjen Depdagri. Dia baru tahu setelah dipanggil oleh Menko Polkam yang memberitahukan keluarnya Keppres Nomor 34/M/2007 yang ditetapkan 20 April 2007, sudah turun. ''Saya tidak tahu bagaimana prosesnya. Sebab untuk eselon I menjadi kewenangan menteri,'' katanya. Yang jelas, pihaknya akan segera melakukan konsolidasi dengan para eselon I. Dirinya harus segera menindaklanjuti tugas-tugas yang harus diselesaikan. ''Utamanya seperti Paket RUU Politik. Saat ini, Paket RUU Politik sudah selesai. Saya juga akan memohon arahan kepada mendagri, agar segala sesuatu yang sudah dirintis oleh pendahulu, bisa saya teruskan,'' tuturnya. Diah juga yakin, pembahasan Paket RUU Politik dengan DPR tidak memakan waktu yang lama. Sebab, DPR ingin hasil yang terbaik. Menurutnya, rusuh tidaknya Pemilu 2009, sangat tergantung pada partai-partai politik (parpol) yang ada. ''Tentunya, setiap parpol tentu juga memegang komitmen.'' Masalah lain yang juga penting adalah soal evaluasi terhadap Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Bila rekomendasi dari tim sudah turun, tentu akan kita dukung, apapun hasilnya,'' kata Diah yang pada tahun 2005 lalu pernah menjadi Plt Rektor IPDN itu. (H28-49) | ||||