JAKARTA- Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Ginandjar Kartasamita menganggap pengajuan nama anggotanya untuk menjadi menteri pada Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) adalah hal yang wajar. Nama-nama yang diajukan menjadi menteri itu layak dan merupakan representasi perwakilan dan aspirasi masyarakat daerah.

''Pada prinsipnya, usulan DPD adalah agar pemerintah memperhatikan kesejahteraan dan pembangunan daerah yang masih tertinggal. Wajar kalau DPD mengusulkan kadernya sebagai menteri, meski tidak secara resmi diputuskan dalam Rapim DPD,'' katanya di Gedung DPD/MPR RI Jakarta, Senin (30/4).

Penjelasan itu disampaikannya usai melantik anggota DPD pengganti antarwaktu (PAW) Pariaman Mbyo, menggantikan Yakoyama Sinapoy yang meninggal dunia Desember 2006.

Dia membantah DPD mengemis ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan usulan tersebut. ''Kita tidak mengemis. Justru partai politik yang mengemis ke Presiden. Parpol mengajukan nama-nama dan meminta pencopotan menteri yang satu, untuk diganti dengan yang lain.''

Ginanjar juga menolak anggapan bahwa tindakan sejumlah anggota DPD itu merupakan bentuk campur tangan kepada Presiden. Dikatakan, usulan tersebut adalah harapan agar kabinet mendatang dapat mencerminkan keterwakilan daerah. Karena itu, dia tidak mempermasalahkan pengajuan nama oleh DPD.

''Pengajuan itu atas nama anggota dan bukan lembaga. Yang pasti, dalam reshuffle ini Presiden harus mempertimbangkan keterwakilan daerah, termasuk mengakomodasi anggota DPD, karena mereka umumnya berasal dari kalangan profesional, tidak tergabung dalam parpol dan merupakan tokoh politik,'' tandasnya.

Faktor-faktor itu, kata dia, bisa dijadikan pertimbangan oleh Presiden untuk mengambil keputusan. Selama ini kabinet tidak mencerminkan keterwakilan daerah dan hanya keterwakilan parpol. Ginandjar mengakui dirinya pernah diajak SBY untuk membicarakan secara normatif masalah reshuffle kabinet.

''Dalam pembicaraan itu, kami tidak pernah menyebut dan mengajukan nama-nama untuk diangkat sebagai menteri,'' ujarnya.

Seperti diketahui, 30 anggota DPD telah mengajukan nama Bambang Soeroso (Bengkulu) untuk menjadi menteri. Selain itu, dukungan juga mengalir kepada Wakil Ketua DPD Irman Gusman. Meski nama Sekjen DPD RI Siti Nurbaya Bakar tidak diajukan resmi oleh DPD, namun Wakil Ketua DPD Laode Ida sangat mendukung mantan Sekjen Depdagri itu menjadi menteri.

Menanggapi kehadiran Laode Ida dan Siti Nurbaya pada Sidang Inter Parliamentary Union di Nusa Dua Bali, Ginandjar mengatakan, hal itu bukan dalam rangka melobi presiden.

''Kedua petinggi DPD tersebut berada di Bali sebagai undangan. Bu Siti ikut pertemuan sekjen parlemen, sedangkan Pak La Ode Ida memimpin delegasi DPD di sidang IPU. Jadi bukan untuk menemui Presiden.''

Ketua DPR Agung Laksono yakin Presiden SBY akan menepati janjinya mengumumkan reshuffle kabinet pada awal Mei.

"Saya percaya sekembalinya dari Poso. Itu kan hari-hari yang disebutkan Beliau sendiri," kata Agung usai menerima perwakilan parlemen Tunisia di Inter-Parliamentary Union (IPU) yang digelar di Bali Convention Center, Nusa Dua, Bali, Senin (30/4).

Agung kembali menegaskan, masalah reshuffle kabinet ini adalah urusan Presiden SBY. Dirinya tidak tertarik ikut campur, termasuk mencari bocoran menteri yang akan diganti dan siapa yang menggantikan. "Apa lagi mengusulkan. Saya katakan ini untuk menghargai posisi Presiden yang dilindungi oleh UU," kata Agung. (H28-49)