SEMARANG- Sekitar 30 pedagang kaki lima (PKL) di jalan Jrakah-Ngaliyan, Kelurahan Tambakaji, Ngaliyan merasa keberatan direlokasi ke daerah Bringin. Sebab, calon tempat relokasi itu dianggap tidak strategis dan cenderung tidak prospektif. Mereka meminta pemindahan dilakukan ke tempat yang sama strategisnya dengan tempat jualan sekarang.

Hal itu disampaikan PKL kepada anggota DPRD Kota Semarang, Ari Purbono, yang melakukan reses, pekan lalu. Kepada Sekretaris Fraksi PKS itu, Umar salah satu perwakilan Paguyuban PKL Makmur mengatakan, sebenarnya pedagang tidak mempermasalahkan pemindahan asalkan lokasi selanjutnya berada di pusat keramaian.

''Tapi karena usulan dari pihak kelurahan, PKL akan dipindahkan ke daerah Bringin Ngaliyan, yang menurut kami, sangat tidak strategis dan dari awal para PKL menolaknya,'' kata Umar.

Dia menambahkan, para pedagang telah mendapatkan surat dari DPU Kota Semarang yang berisi pelarangan menempati lokasi yang sekarang mereka tempati. Itu terkait rencana Pemkot untuk melebarkan jalan tersebut.

Umar yang menempati lokasi jualannya sejak 1982 itu menambahkan, ada alternatif lain yang bisa dipilih selain pemindahan PKL. Menurut para pedagang, sebenarnya PKL tidak harus dipindahkan karena di belakang tempat jualan mereka ada tanah negara yang bisa dimanfaatkan. Tapi sayangnya, sejak sebulan lalu ada orang mengatasnamakan salah satu perguruan tinggi di kawasan itu, memasang papan larangan bagi PKL menempati lokasi itu.

Para PKL menganggap, karena itu sudah tanah negara, maka perguruan tinggi tersebut tidak berhak lagi mengatur masalah penggunaan tanah itu.

Atas persoalan itu, Ari Purbono meminta setiap pihak harus bisa memberikan solusi terbaik. Pedagang bisa tetap memperoleh penghasilan, sementara Pemkot dan perguruan tinggi yang mengaku memiliki tanah itu tetap bisa melangsungkan programnya. (H9-56)