SEMARANG- Kendati digaji sesuai upah minimum kota, buruh di Kota Semarang ternyata masih hidup di bawah layak. Pasalnya UMK yang ditentukan selama ini selalu mengacu pada hasil survei tahun sebelumnya, bukan tahun sekarang.

''UMK tidak mampu memenuhi biaya hidup saat ini, karena standar kebutuhan hidup layak (KHL) yang dipakai disesuaikan dengan hasil survei beberapa bulan sebelumnya. Mestinya, pengusaha bisa mengantisipasi dengan melebihkan nilai UMK,'' ujar Fajar Eib Utomo, Sekjen Federasi Serikat Buruh Independen (FSBI), kemarin.

Dia mencontohkan, UMK tahun ini yang diputuskan Rp 632.200 per bulan. Padahal, lanjut dia, survei pasar yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Semarang sudah melebihi nominal itu.

Dalam survei yang dilakukan Pemkot selama empat bulan terakhir, rata-rata KHL per bulan ternyata melebihi Rp 670.000.

Hasil survei tiga bulan pertama yang dilakukan di satu pasar berturut-turut adalah, Januari Rp 684.074,66, Februari sekitar Rp 697.270,91, dan Maret Rp 673.400,36. Sementara, pengamatan selama April dilakukan di lima pasar menghasilkan Rp 673.986,86. ''Itu hasil survei Pemkot, bisa dibandingkan sendiri dengan UMK yang sudah diputuskan. Karena itu, meski dikatakan sesuai dengan standar upah minimum, tapi tetap saja buruh belum bisa hidup layak,'' kata dia.

Persoalan UMK, lanjut dia, masih menjadi persoalan cukup serius di Kota Semarang setahun terakhir. Meski standar upah saat ini belum mampu memenuhi KHL, masih banyak perusahaan yang belum menggaji sesuai UMK. Bahkan parahnya, Pemkot tidak punya kekuatan untuk menegur para pengusaha yang nakal.

''Sejak otonomi daerah, Disnaker tidak punya kekuatan menegur. Kewenangan aparat dinas ada di bawah Kepala Daerah, sehingga sangat tergantung pada Wali Kotanya. Kalau Wali Kota lebih dekat ke swasta, tidak ke buruh, ya kebijakan pengupahan juga lebih memihak ke pengusaha,'' jelas dia. (H12, H9-18)