SEMARANG - Hingga Senin (30/4) siang, Tim Pemantau Independen (TPI) Kota Semarang belum bisa memaparkan temuan dari pelaksanaan Ujian Nasional (UN) SMP, yang telah dilaksanakan 23-26 Maret lalu. Termasuk, tentang indikasi intimidasi terhadap para pengawas UN di sebuah SMP swasta di Kecamatan Pedurungan. Sebab, evaluasi atas laporan-laporan pemantau di sekolah, baru dilakukan sesudah UN susulan. Ujian susulan sendiri digelar mulai Kamis (3/5) mendatang. Demikian disampaikan Ketua TPI Kota Semarang Mujib Usmana, di sekretariat Dewan Pendidikan, Gedung Moch Ichsan lantai dasar, Balai Kota, kemarin. Dikatakannya, evaluasi dilakukan setelah UN susulan supaya memperoleh gambaran yang komprehensif tentang pelaksanaan ujian itu.

''Secara persis, saya belum mendapatkan informasi tentang temuan-temuan pemantau, termasuk kasus di Pedurungan yang diberitakan Suara Merdeka. Tapi, saya kira, apa pun yang terjadi pada pelaksanaan UN, pemantau TPI mencatat dan melaporkannya pada kami,'' kata Mujib.

Dikatakannya, sesuai tugas pokok dan fungsinya, pemantau TPI hanya berwenang untuk mengamati, mencatat, dan melaporkan pelaksanaan UN di sekolah yang dipantaunya. Setiap temuan dicatat sebagai laporan ke TPI Kota, dan selanjutnya dikirim ke Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

''Kalaupun ada temuan, misalnya intimidasi dari pihak sekolah terhadap pengawas, pasti akan dicatat. Pemantau kami memang tidak diperbolehkan mengambil tindakan apa pun saat itu karena bisa mengganggu pelaksanaan UN,'' tandas dosen Universitas Wahid Hasyim (Unwahas) tersebut.

Tentang rencana DPRD untuk meminta keterangan dari TPI soal evaluasi UN, menurut dia, hingga Senin (30/4) pihaknya belum menerima undangan. ''Kalau diminta untuk datang, tentu kami siap menyampaikan temuan yang kami peroleh. Saya juga sudah sampaikan kepada pemantau di sekolah itu, untuk menyampaikan apa saya yang dilihat dan dirasakannya, kalau dimintai keterangan,'' tandasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, 20 pengawas di sebuah SMP swasta di Pedurungan mengaku diintimidasi oleh yayasan tempat mereka bertugas, pada hari ketiga UN. Bentuk intimidasi itu antara lain, briefing pada hari ketiga UN agar mereka tidak mengawasi terlalu ketat, larangan untuk mondar-mandir di dalam kelas termasuk memeriksa isian lembar jawaban ujian nasional (LJUN), dan teguran karena mengawasi murid yang izin ke kamar kecil.

Tak Bisa Dikonfirmasi

Sementara itu, ketika didatangi ke sekolah yang berada bilangan Jl Slamet Riyadi, kepala sekolah tidak berhasil ditemui. Penjaga sekolah yang melihat kehadiran Suara Merdeka, langsung menghampiri dan menanyakan maksud kedatangan.

Ketika disampaikan maksud untuk wawancara, penjaga sekolah itu langsung menjawab, kepala sekolah tidak berada di tempat.

"Beliau pergi sejak dua jam yang lalu. Begitu juga dengan wakil kepala sekolah,'' kata dia.

Guru-guru yang ada di sekolah tersebut pun sepertinya enggan untuk ditemui. Hal itu terlihat ketika penjaga sekolah tersebut memberitahukan kedatangan wartawan. "Guru yang ada tidak bisa menemui karena sedang mengajar,'' imbuhnya.

Ketika Suara Merdeka menghubungi handphone kepala sekolah, sejak Jumat (27/4) hingga kemarin, hanya terdengar nada sambung, namun tidak pernah diangkat. (H9,H31-62)