logo SUARA MERDEKA
Line
Selasa, 01 Mei 2007 INTERNASIONAL
Line

Oposisi Turki Tuntut Pilpres Dibatalkan

ISTANBUL - Sengketa antara Partai Adalet ve Kalkinma (AK) yang berhaluan islamis dan kubu sekuler dalam pemilihan presiden baru Turki berlanjut ke pengadilan. Mahkamah Konstitusi sedang mengkaji petisi dari oposisi untuk membatalkan pemilihan presiden baru itu.

Kisruh pemilihan presiden itu dikhawatirkan menyeret negara tersebut ke dalam krisis politik. Sebanyak satu juta orang Minggu lalu menggelar demonstrasi menentang kandidat presiden Abdullah Gul.

Gejolak politik itu sudah berdampak pada situasi moneter negeri itu. Mata uang lira Turki merosot tajam Senin kemarin dan bursa saham anjlok karena berkembang kekhawatiran bahwa militer bakal menghalangi pemilihan Gul.

''Situasi pasar Turki jelas akan terseret kemelut politik pekan ini,'' kata ekonom Claire Dissaux di Calyon, sebuah bank investasi.

''Setelah militer melangkah, segalanya berubah. Kami masih ingat kejadian 10 tahun lalu,'' kata analis Arzu Odabasi daro Global Securities.

Gul mengatakan, dia sama sekali tidak berpikir untuk mundur dari ajang pemilihan tersebut.

Voting putaran pertama di Majelis Agung Nasional (parlemen) Jumat lalu berakhir dengan perselisihan dalam menentukan presiden terpilih karena aksi boikot kubu oposisi, Cumhuriyet Halk partisi (CHP - Partai Rakyat Republik). CHP menyatakan akan menggugat hasil voting karena jumlah kuorum tidak terpenuhi. Partai AK (Keadilan dan Pembangunan) membantah tudingan itu.

Menurut rencana, voting putaran kedua akan dilakukan Rabu besok. Mahkamah Konstitusi menyatakan akan berusaha memutuskan kasus ini sebelum pelaksanaan voting.

Sengketa tersebut telah memancing reaksi militer. Angkatan Bersenjata Turki yang berpengaruh menyatakan siap bertindak untuk melindungi paham sekuler Turki.

Pemilu Dipercepat

Partai AK pimpinan Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan memegang mayoritas mutlak di parlemen. Kubu Erdogan mengecam keras ancaman militer yang hendak mengintervensi politik. Partai AK menandaskan, militer harus tetap berada di bawah kendali sipil.

Pada tahun 1997 tekanan kuat militer berujung pada penggulingan Perdana Menteri Necmettin Erbakan. Erbakan adalah perdana menteri pertama dari kubu islamis Turki. Militer menuduh Erbakan merusak sistem sekuler di negeri berpenduduk yang mayoritas muslim itu.

''Saat ini, situasinya membingungkan,'' kata dia.

Kudeta militer di Turki terjadi tiga kali, yakni pada tahun 1960, 1971 dan 1980.(ap-bbc-gn-25)


Berita Utama | Ekonomi | Internasional | Olahraga
Semarang | Sala | Pantura | Muria | Kedu & DIY | Banyumas
Budaya | Wacana
  Cybernews | Berita Kemarin

Copyright© 1996-2004 SUARA MERDEKA