TEGAL- Sejumlah anggota DPRD Kota Tegal resah. Mereka tidak bisa melaksakan reses sesuai jadwal yang telah ditetapkan, lantaran dana reses sebesar Rp 4,6 juta per anggota belum turun.

Salah seorang anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) Abdul Hayyi mengatakan seharusnya reses sudah dilakukan mulai minggu lalu. Namun, karena pelaksanaan tahun ini harus melalui satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) atau Sekretariat Dewan (Setwan), apabila anggaran belum turun juga belum bisa dilaksanakan. "Kami tetap menunggu dana turun," katanya.

Anggota FPDI-P Supardi dan Sekretaris Fraksi Keadilan Sejahtera, Persatuan Pembangunan Perhimpunan Indonesia Baru (FKPI) Agil Riyanto Darmowiyoto mengemukakan, akibat dana belum diterima, bagi anggota yang sudah melaksanakan reses tidak wajib melaporkan hasilnya. "Karena dana belum cair tidak ada kewajiban melapor, padahal saya sudah beberapa kali melaksanakan," ungkap Supardi.

Harusnya Sudah Turun

Hal senada juga dikemukakan Sekretaris FPAN, Harun Abdi Manaf. Menurut dia, seharusnya dana tersebut sudah turun jauh hari sebelum jadwal pelaksanaan reses.

Sebab, dalam pembahasan dan penentuan jadwal melalui rapat dengan melibatkan seluruh pihak terkait. "Karena itu, seharusnya keterlambatan tidak terjadi, sebab sama saja menghambat kinerja Dewan," katanya.

Meski demikian, dia mengaku tetap melaksanakan. Namun, hasilnya tidak wajib untuk dilaporkan karena menggunakan anggaran pribadi. "Yang jelas, akibat dana belum ada membuat anggota resah.''

Mereka khawatir apabila melaksanakan dengan dana sendiri seperti reses sebelumnya, ketika diaudit BPK terjadi kekeliruan sehingga menyebabkan anggota harus nombok," ungkapnya.

Sekretaris DPRD Arif Purwantono melalui stafnya, Kaliri, ketika dikonfirmasi masalah tersebut mengatakan belum turunnya dana reses karena ada pergantian sistem informasi manajemen daerah (simda) dan adanya kerusakan teknis berupa kompunter penyimpan data terkena virus.

"Upaya perbaikan kini telah dilakukan dan diperkirakan akhir bulan ini dana sudah turun," jelasnya.

Dia berharap, anggota dapat segera melaksakan dengan dana pribadi dulu. Sebab, setelah turun akan segera diganti dengan syarat menunjukkan laporan pertanggungjawaban.

Itu dimaksudkan agar pelaksanaan reses bisa berjalan lancar.(H17-19)