WACANA perombakan kabinet semakin bergulir kencang, terlebih setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengisyaratkan untuk melakukannya. Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla di Yogyakarta juga mengungkapkan hal yang sama. Selain itu, desakan melakukan perombakan juga disuarakan oleh beberapa pengamat dan beberapa partai politik (parpol), seperti Partai Golkar, PAN, dan PKB.

Menurut mereka, perombakan kabinet sangat mendesak dilakukan karena kinerja para menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) belum menggembirakan; visi dan programnya belum pernah dirasakan oleh rakyat. Janji "perubahan" yang digembar-gemborkan pada saat kampanye Pilpres 2004 ternyata tidak terbukti. Slogan "Bersama Kita Bisa" juga tidak bisa direalisasikan. Alih-alih merasakan keberhasilan dan perubahan, rakyat malah disuguhi berbagai kegagalan Presiden di berberapa bidang di bawah menteri-menterinya.

Kegagalan yang paling nyata itu, misalnya, rakyat harus berebut beras murah dan yang tidak mampu membeli beras murah terpaksa harus makan nasi aking, semakin tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, biaya pendidikan dan kesehatan yang semakin mahal, dan pajak yang masih saja berbau kongkalikong.

Selain itu, budaya korupsi dan kolusi tetap terjadi di berbagai departemen dan instansi pemerintah, berbagai kecelakaan alat transportasi, maraknya penyakit flu burung, demam berdarah, terlantarnya ribuan jamaah haji karena tidak dapat makanan katering, hingga ketidakmampuan pemerintah mengatasi berbagai bencana di berbagai daerah yang akhir-kahir ini marak terjadi.

Berbagai problem bangsa itu, kemudian ditafsirkan atau bahkan mencerminkan ketidakmampuan para menteri untuk menyelesaikan berbagai masalah yang menjadi tugas masing-masing. Klaim kerja keras pemerintah untuk melakukan perubahan bagi terwujudnya kondisi yang lebih baik, aman, adil, makmur, dan sejahtera, hingga kini belum bisa dibuktikan. Bahkan, pemerintah hanya sibuk melakukan "tebar pesona" dalam rangka menjaga popularitas.

Hal Biasa

Dalam sebuah pemerintahan, gonta-ganti menteri memang hal biasa. Apalagi pemerintahan Indonesia saat ini masih memakai sistem presidensial. Seorang Presiden diberi kebebasan untuk menentukan para pembantu-pembantunya, dan tidak ada yang bisa mengintervensi masalah itu - DPR atau MPR sekalipun.

Karena yang dipakai masih sistem presidensial, saat melakukan perombakan sebaiknya Presiden tidak mempertimbangkan parpol yang ingin mendudukkan kader-kadernya di kursi kementerian.

Selain itu, Presiden juga tidak perlu takut dengan ancaman parpol yang menterinya akan digusur. Bahkan, Presiden juga tidak perlu terpengaruh oleh suara-suara dari parpol yang berniat melakukan intervensi, karena suara mereka kemungkinan tidak didasari niat demi kebaikan bangsa, tapi demi pencarian kekuasaan semata.

Sebaliknya, dalam melakukan perombakan Presiden harus mempertimbangkan profesionalisme, kapabilitas, integritas, dan kompetensi seseorang yang menjadi meteri. Itu penting, karena jika masih mempertimbangkan partai, maka potensi untuk bagi-bagi kekuasaan akan sangat sulit dihindarkan.

Penundaan perombakan hanya akan membuat rakyat semakin menderita. Yang penting, Presiden mesti memiliki parameter yang jelas dan rasional dalam mengevaluasi kinerja pembantunya di kabinet.

Setidaknya ada tiga hal penting yang dapat dijadikan parameter evaluasi dasar untuk memberhentikan seorang pembantu Presiden di kabinet. Pertama, menteri tersebut tidak memiliki visi dan misi yang jelas dan terarah, rasional, yang terbukti dengan tidak adanya program kerja departemen yang bersifat membangun selama ini.

Akibat tidak adanya visi yang jelas itulah, akhirnya menteri yang bersangkutan tidak mampu mengatasi berbagai masalah yang timbul dan cukup dirasakan dampaknya oleh masyarakat.

Kedua, seorang menteri bisa diberhentikan apabila diindikasikan melakukan korupsi. Tidak hanya itu, menteri bisa diberhentikan jika departemen yang dipimpinnya banyak kasus korupsi, terlebih jika menteri tersebut terlibat. Tidaklah sulit mengamati menteri-menteri di bawah pimpinan SBY-JK yang terlibat korupsi. SBY harus berani memecat mereka.

SBY tidak boleh menjadi peragu dan bingungan. Ia haru tegas dalam kepemimpinan. Sepertinya ia masih harus belajar soal kepemimpinan bangsa kepada mantan Presiden Soeharto. Hal itu berkait dengan ketegasan dan kebajikan yang tidak ada pada dirinya.

Terlepas dari kekurangan yang ada, sosok Soeharto memiliki ketegasan dalam memimpin bangsa. Penulis menilai, hingga kini Yudhoyono masih cenderung menjadi seorang peragu dalam mengambil sebuah keputusan. Akibatnya, sebagai Presiden, dia tidak pernah membuat langkah konkret dalam mengatasi persoalan-persoalan bangsa.(68)

--- M Iqbal Wibisono, wakil ketua DPD Partai Golkar Jawa Tengah, dan ketua Komisi E DPRD Jawa Tengah

Penundaan perombakan hanya akan membuat

rakyat semakin menderita. Yang penting, Presiden mesti memiliki parameter yang jelas dan rasional dalam mengevaluasi kinerja pembantunya di kabinet.