Perjalanan Abdul Kadir Karding di pentas politik Jawa Tengah patut digarisbawahi memberi sebuah pelajaran tambahan tentang seni berpolitik. Apakah konsistensi menjadi bukan lagi syarat utama? Dedikasi tak selalu dilihat sebagai harga mati? Apakah loyalitas tak selalu dapat diartikan sebagai kunci untuk menunjukkan bakti? Suka atau tidak suka, kita mengakui kebenaran adagium: dalam politik, yang abadi hanyalah kepentingan. Kita mungkin tidak sampai hati untuk menggambarkan A bisa berbalik menjadi Z dalam seketika, begitu pula sebaliknya. Syarat utamanya adalah seni "membaca", kepintaran tanggap ing sasmita.

Peta, angin, dan perubahan arah. Setiap saat kita dituntut untuk sensitif mencium gelagat, mengadaptasi kondisi, manjing ajur ajer, bila perlu dengan "berani untuk tidak konsisten". Benarlah bahwa politik sering digambarkan sebagai seni dari berbagai kemungkinan, the art of possibilities. Dari gambaran semacam itu, bagaimana kita membaca penonaktifan Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Tengah Abdul Kadir Karding oleh Ketua Dewan Syuro DPP Abdurrahman Wahid, dalam bentuk penarikan ke DPP? Pada ranah implementasi (praksis), hal itu merupakan bagian dari "harga" atau risiko berpolitik.

Yang menarik, Kadir adalah ketua DPW yang dipilih melalui forum resmi, dan menurut Gus Dur tidak melakukan pelanggaran AD/ ART. Pertimbangannya, peta perolehan suara PKB dalam Pemilu 2009 mendatang. Sebanyak 35 kiai sepuh Nahdaltul Ulama (NU) di Jateng disebut-sebut mengingatkan, kalau Kadir tidak diganti suara PKB diperkirakan bakal menurun. Di sini sangat jelas terkait indikator-indikator "daya jual" seorang ketua partai dengan minat konstituen, yang digambarkan oleh "para pengendali konstituen". Juga mengilustrasikan inti kekuatan partai yang bisa menepis urusan-urusan formal administratif.

Kita tidak berbicara tentang tradisi-tradisi di PKB dalam konteks parameter kejelasan seperti dalam kasus Kadir. Kita juga tidak dapat membaca lebih di luar penjelasan Gus Dur mengenai permintaan 35 kiai sepuh tersebut. Apakah ada persoalan lain, walaupun ditegaskan Kadir tidak melanggar AD/ ART? Apa pun, itu merupakan sebuah pelajaran politik yang patut digarisbawahi, penegasan tentang perjalanan kehidupan partai politik yang masih berproses dan mencari bentuk. Tarik-menarik berbagai kepentingan merupakan sesuatu yang lazim, yang sebenarnya bukan hanya terjadi di PKB tetapi juga di parpol-parpol yang lain.

Kembali ke tanggap ing sasmita, perseteruan internal PKB bagaimanapun membawa pula pengaruh ke keputusan DPP untuk menarik Kadir dari DPW dan memilih figur lain. Konsolidasi memang terganggu oleh kemelut panjang yang cenderung memecah belah, padahal tuntutan soliditas tidak dapat ditawar-tawar lagi. Pemilu 2009 tentu mensyaratkan daya saing yang harus dimulai dari kekuatan konsolidasi internal, dan PKB juga harus siap berkompetisi dengan parpol-parpol lain dalam pemilihan gubernur Jateng 2008. Artinya, dengan caranya, DPP menghendaki tampilnya wajah-wajah tertentu demi target-target tersebut.

Faktanya, dalam dinamika demokrasi internal PKB sendiri, faktor Gus Dur masih merupakan kekuatan utamanya. Pengajian Kiai Kampung yang sekarang sedang berjalan membuktikan safarinya yang cerdas untuk mengukur konstituen di tingkat akar. Keputusan tentang Kadir juga memperkuat bukti tentang Gus Dur sebagai pusat. Plus-minus pasti ada, hanya memang kebergantungan semacam itu harus diimbangi dengan iktikad membangun sistem menciptakan pilar-pilar yang lain. PKB kaya dengan tokoh muda, dan jika Kadir menanggapi perjalanannya secara positif, dia pun akan menjadi bagian dari pilar-pilar di dalam sistem itu.