JAKARTA-Perbankan nasional akan selektif mengucurkan kredit kepada usaha kecil menengah (UKM). Perbankan telah mengklasifikasi beberapa kelompok UKM. Ada yang tidak pernah berhubungan dengan bank tapi mampu menjalankan usahanya.

Ada juga yang berhubungan dengan bank dan mampu membayar tingkat bunga komersial. Namun ada pula UKM yang tidak mampu meminjam uang ke bank.

Demikian diungkapkan Ketua Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional Sigit Pramono di Jakarta akhir pekan lalu.

"Saya berpendapat, relaksasi aturan Bank Indonesia (BI) tentang kredit UKM diarahkan untuk membantu kelompok UKM yang tidak mampu meminjam uang ke bank," katanya.

Karena kelonggaran itu, lanjut dia perbankan dan pemerintah dapat merumuskan skim bunga kredit yang memudahkan UKM yang tak mampu meminjam.

BNI sendiri telah mengembangkan program untuk UKM, seperti BNI Wira Usaha dan BNI Usaha Maju. Syaratnya memang akan lebih mudah, karena mengikuti aturan BI. " Yang dilihat hanya kelancaran dalam mencicil kredit," tutur Sigit. (bn-33)

Bank Mandiri

Gandeng 1.001 BPR

JAKARTA-Bank Mandiri mampu menjalin mitra dengan 1.001 bank perkreditan rakyat (BPR) atau hampir 50 persen dari BPR yang ada di Indonesia. Hal itu merupakan hasil dari linkage program dengan BPR yang bertujuan meningkatkan layanan usaha kecil dan mikro (UKM). Direktur Bank Mandiri Budi Gunadi Sadikin mengatakan hal itu dalam siaran pers di Jakarta akhir pekan lalu.

"Total kredit lewat linkage program mencapai Rp 967,9 miliar, atau naik dibandingkan Desember 2005 sebesar Rp 811,2 miliar," jelasnya.

Menurut dia, Bank Mandiri memandang program ini sebagai bentuk aliansi strategis yang harus ditingkatkan. Salah satu upaya yang harus dilakukan, mendukung penuh perkembangan bisnis BPR melalui layanan jasa keuangan bagi UKM.

Pelaksanaan program ini, lanjut dia, menunjukkan kinerja bagus. Buktinya, tingkat kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) sangat rendah, sekitar 0,21 persen. Selain itu, melalui pelayanan jasa keuangan yang komprehensif dari bank umum memberi nilai tambah bagi BPR maupun UKM.(bn-33)