KONDISI perfilman kita sangat dipengaruhi oleh awak pembuat film. Mereka bukan cuma tak mau ambil risiko, melainkan sudah terperangkap zona aman. Karena itu tak mengherankan jika produk mereka pun seputar zona itu: cinta remaja, keluarga, dan mistis. Zona aman itulah yang jadi mindset untuk memproduksi film. Karena, nyaris tak ada persoalan yang memusingkan kepala. Padahal, pemirsa tak mendapat pengetahuan karena unsur pendidikan dalam film nyaris tak ada.

Sekolah yang menjadi sentral pendidikan, dalam film "cuma" dijadikan bumbu. Atau, justru cuma jadi stempel bahwa sebuah film berunsur pendidikan karena berlatar sekolah. Padahal, isi film didominasi hiburan.

Fungsi hiburan mengalahkan fungsi film sebagai pendidikan dan penyebaran informasi. Film masih "menyerobot" apa yang banyak dilakukan melalui pemberitaan.

Bagaimana tidak? Informasi kekerasan rumah tangga, kriminalitas, sampai pembunuhan sudah diberitakan di berbagai media. Pemirsa sudah cukup memperoleh informasi itu lewat berita.

Film yang identik dengan fiksi, meski ada film yang berangkat dari fakta, seharusnya bisa membuat penulis skenario lebih berimajinasi,

mengembangkan pola pikir lebih abstrak. Karena, bagaimanapun, yang konkret (non-abstrak) sudah disajikan dalam wujud lain (berita).

Misalnya, jika di luar negeri ada Spiderman, kenapa awak film kita tak memakai Gatotkaca sebagai tokoh film? Dia kuat, perkasa, bisa terbang pula. Jika di luar negeri ada Harry Potter yang bisa menyulap, kenapa tak memakai Walisongo yang "dianugerahi" pula ilmu sulap? Itu soal tokoh. Soal tema, kenapa tak ada yang menggarap tema perpolitikan, pemerintahan, sebagaimana dalam film-film luar negeri? Banyaklah tema bernas seputar pemerintah saat ini layak difilmkan. Misalnya, korupsi, penghalang pemberantasan korupsi, tindakan melanggar hukum tetapi tak melanggar bila dilakukan pejabat - contohnya pembalakan liar.

Memang beberapa sudah muncul dalam berita. Namun itu pun sepenggal-penggal. Dalam film, hal itu bisa dibuat secara utuh. Bangsa kita memiliki banyak ahli politik, ahli hukum, ahli pemerintahan, dan ahli-ahli lain. Kenapa mereka tak didayagunakan untuk membantu pembuatan film?

Apalagi berbagai pasal "menakutkan" di KUHP soal pencemaran nama pemimpin pemerintahan sudah dihapus.

Jadi, para produser, keluarlah dari zona aman film kita. Hantarkan penonton ke tontonan yang menuntun, benar-benar mendidik, dan imajinatif. (53)