PEMALANG- Pemeriksaan urine anggota DPRD Jumat (30/3) lalu diprotes beberapa wakil rakyat. Meski demikian, kegiatan itu jalan terus hingga selesai.

Pemeriksaan dilaksanakan ketika DPRD hendak menggelar rapat pansus laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) bupati akhir tahun anggaran 2006. Petugas gabungan dari Kantor Kesbanglinmas, Satpol PP, Polres, dan laboratorium urine swasta datang ketika rapat belum dimulai.

Petugas pemeriksa mengambil tempat di depan pintu masuk ruang rapat paripurna. Akibatnya, banyak anggota DPRD mengira mereka adalah penerima tamu rapat. Ternyata, mereka meminta wakil rakyat untuk dites urine. Beberapa anggota legislatif pun kaget, karena sebelumnya tidak ada pemberitahuan.

Anggota FPDI-P Agus Sukoco SE mengatakan, pemeriksaan urine tidak fair. Selama ini terkesan hanya anggota DPRD yang dikejar-kejar untuk tes urine, sedangkan kalangan eksekutif tidak dites. "Saya tidak menolak, bahkan giliran pertama yang diperiksa. Tetapi ada kesan kami dicurigai terus," katanya.

Menurut dia, hampir tiap tahun urine anggota DPRD diperiksa, sedangkan eksekutif tidak.

Dirahasiakan

Sekretaris Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Pemalang Eddi Sudono SH mengatakan, pemeriksaan tidak hanya terhadap anggota legislatif, namun juga eksekutif dan pelajar. Pelajar sudah, sedangkan eksekutif akan dilakukan secepatnya. Namun, waktunya dirahasiakan.

Ia menegaskan, pihaknya tidak membeda-bedakan. Pemeriksaan urine dalam rangka pencegahan dan pemberantasan narkoba tersebut dilakukan bergiliran dan berkelanjutan. Karena anggota Dewan sedikit, semuanya diperiksa. Khusus pelajar, karena jumlahnya banyak, tiap sekolah diambil sampel secara acak sebanyak 50 orang. Demikian pula PNS. (sf-65)