JAKARTA- Pro kontra soal sikap Indonesia mendukung resolusi DK (Dewan Keamanan) PBB 1747 yang memberikan sanksi bagi Iran terkait pengayaan nuklir di negeri Mullah itu terus berkembang. Di dalam negeri pemerintah terancan terkena interpelasi dari DPR terkait sikapnya itu.

Namun Partai Golkar menyiapkan tiga opsi untuk menanggapi rencana interpelasi dari parlemen itu. Usulan partai berlambang pohon beringin itu dikemukakan Wapres Muhammad Jusuf Kalla, selaku ketua Umum DPP Golkar.

Sementara Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), Prof Hikmahanto Juwana, ketika ditanya masalah ini, mengatakan, seharusnya Indonesia bersikap tidak mendukung resolusi DK PBB itu, atau setidaknya abstain.

Hikmahanto mempertanyakan bagaimana Pemerintah menjelaskan sikapnya itu kepada Iran, dan negara-negara Islam, karena tidak mendukung Iran. Padahal Pemerintah Iran telah melakukan lobi cukup intensif terhadap Indonesia, dari presidennya sampai Jaksa Agung-nya telah melakukan kunjungan ke Indonesia.

Mereka datang ke Indonesia, dan bahkan sempat melakukan kunjungan ke UI dan memberikan kuliah umum dan dialog. ''Bagaimana kita bisa menjelaskan kepada mereka,'' kata Hikmahanto, di Kampus UI Depok, Minggu (1/4).

Indonesia sebenarnya pernah mengalami hal sulit dan meminta dukungan negara lain. Misalnya ketika masalah Timur-Timor dibahas di DK PBB. Saat itu Indonesia melakukan lobi ke berbagai negera seperti China untuk memberikan dukungan kepada Indonesia.

Menurut Hikmahanto dukungan Indonesia terhadap sanksi atas Iran akan menerima dampaknya terutama dari negara-negara Islam, karena menilai sikap Indonesia yang tidak konsisten.

Ketika ditanya apabila Indonesia bersikap menolak resolusi tersebut tidak akan berpengaruh terhadap sanksi Iran dan resolusi akan terus berjalan, Hikmahanto mengatakan yang terpenting adalah sikap Indonesia yang konsisten terhadap suatu permasalahan.

Indonesia, menurut Dekan FHUI itu, bisa menyuarakan rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh bangsa-bangsa lain di dunia atau melalui negera-negara dunia ketiga. Sikap Indonesia yang mendukung PBB dikhawatirkan menjadi entry poin (pintu masuk), bagi Amerika Serikat (AS) atas nama dunia internasional untuk masuk ke Iran, seperti apa yang terjadi di Irak.

Tiga Opsi

Sementara itu Wapres Muhammad Jusuf Kalla, selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, menegaskan partainya menawarkan tiga opsi terkait interpelasi yang akan dilakukan DPR soal dukungan pemerintah kepada resolusi DK PBB 1747 itu.

''Partai Golkar tawarkan tiga opsi, yakni pertama, pemerintah bisa jelaskan ke komisi I. Kedua, pemerintah berikan penjelasan tertulis ke DPR. Dan ketiga jika memang interpelasi ini diteruskan pemerintah bisa jelaskan di situ (Sidang paripurna DPR),'' kata Kalla.

Kalla memberikan penjelasan kepada Ketua Fraksi Golkar Andi Mattalata dan Yudi Chrisnandi yang merupakan salah satu motor penggagas Hak Interpelasi itu.

Kalla menjelaskan, yang dimaksudkan dengan hak interpelasi adalah hak untuk bertanya. Karena itu, tambahnya, penjelasan yang bisa diberikan pemerintah bisa melalui pertemuan-pertemuan resmi maupun pertemuan informal lainnya. ''Semua itu bisa dijelaskan,'' kata Kalla.

Sebelumnya Kalla membantah tudingan Indonesia akan dikucilkan negara-negara Islam di Timur Tengah karena menyetujui resolusi PBB nomor 1747 yang terjadi justru semuanya merasa senang. ''Negara-negara Timur Tengah tak ada yang keberatan dengan resolusi itu justru semuanya senang karena justru ada jalan untuk damai,'' katanya. (wa-48)