SEMARANG- Penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) atas gabah dan beras disambut dingin oleh sejumlah petani, pedagang, dan pemilik penggilingan gabah. Salah satu alasannya, mereka belum mengetahui pengumuman kenaikan harga terhitung sejak 1 April itu.

''Saya belum dengar kenaikan harga tersebut,'' kata H Ahmad Junaidi, pemilik penggilingan padi di Desa Jatirejo, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, Minggu (1/4).

Kenaikan itu adalah untuk harga gabah kering panen (GKP), dari Rp 1.730/kg menjadi Rp 2.000/kg, gabah kering giling (GKG) menjadi Rp 2.575/kg, dan harga beras menjadi Rp 4.000/kg yang semula Rp 3.550/kg.

Menurut dia, kenaikan harga gabah kering panen menjadi Rp 2.000/kg hanya menyesuaikan dengan harga yang selama ini telah berlaku di pasaran. ''Saya membeli gabah kering panen dari penebas minimal Rp 2.000/kg. Bahkan beberapa minggu lalu saat harga beras tinggi, membeli gabah kering panen sampai Rp 2.600/kg,'' kata Ahmad.

Dia mengakui, hanya menerima setoran gabah kering panen dari para penebas, bukan petani langsung dengan harga Rp 2.000/kg. Berapa harga dari petani, Ahmad kurang tahu. Yang jelas di bawah harga Rp 2.000/kg.

Hasil dari pembelian itu kemudian dikeringkan dan digiling. Setelah menjadi beras, dikirim ke sejumlah pasar di Sa-latiga. Saat ini, pihaknya tidak berani menyetok gabah di gudang mengingat harga gabah yang belum stabil dan belum seluruh wilayah panen raya.

Sementara itu, Sukron, petani, juga mengaku belum mengetahui kenaikan harga gabah tersebut. ''Urung ngerti rego gabah munggah, kapan munggahe,'' ungkap dia seusai memanggul satu karung gabah panenannya.

Wakil Ketua Komisi B (Bidang Perekonomian) DPRD Jateng, Muhammad Haris menyatakan kekecewaannya dengan ketentuan terbaru itu. Dia menyayangkan kenaikan harga gabah kering panen hanya menjadi Rp 2.000/kg. Kalau pemerintah mau memihak dan menolong para petani, idealnya kenaikannya menjadi Rp 2.100/kg atau Rp 2.200/kg seperti usulan Pemprov Jateng.

Bahkan harga Rp 2.000/kg itu, lanjut dia, merupakan harga beli Bulog kepada satgas-satgas dan pedagang yang ditunjuk Bulog untuk melakukan pembelian gabah dari petani. Kenaikan itu juga belum bisa menutup biaya produksi yang dikeluarkan para petani.

''Harga pupuk dan upah buruh terus naik, tapi tidak sebanding dengan kenaikan harga gabah yang dikeluarkan pemerintah,'' tandas anggota DPRD dari Tengaran Kabupaten Semarang itu.

Adapun anggota Komisi B Fatria Rahmadi mengungkapkan, Inpres No 3 Tahun 2007 yang mengatur HPP gabah dan beras harus disertai dengan adanya aturan yang jelas, tegas, dan transparan. Pemerataan distribusi dan penataan manajemen stok juga diperhatikan mengingat selama ini masih banyak problem berupa panjangnya rantai pemasaran, distribusi gabah yang kurang merata.

Pasar

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Induk Koperasi (Inkop) Pasar Induk Beras Cipinang, Nelly Soekidi di Jakarta mengatakan, meski ada kenaikan HPP gabah dan beras, pemerintah tidak bisa menjamin tidak akan ada kenaikan harga beras di tingkat konsumen. Sebab naik atau tidak harga beras bukan menteri yang menentukan, tapi pasar.

Menurut dia, pemerintah tidak secera mudah mengendalikan harga beras. Sebab yang lebih berpengaruh adalah mekanisme pasar, terutama untuk beras kualitas medium ke atas. Dia menyontohkan beberapa bulan lalu, HPP untuk beras Rp 3.550/Kg. Namun, fakta menunjukkan harga beras jauh melampaui HPP, yakni Rp 4.700/kg-Rp 4.800/kg.

Peneliti senior di Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Mochammad Maksum mengatakan, HPP yang ditetapkan pemerintah per 1 April 2007 dinilai masih membuka peluang untuk melakukan impor beras. Sebab HPP dinilai belum bisa mengimbangi biaya produksi sehingga petani akan lebih memilih menjual berasnya ke tengkulak daripada ke pemerintah, yang akan berakibat tingginya harga beras di tingkat konsumen.

"Ketika harga beras di pasar tinggi akibat naiknya ongkos buruh, biaya transportasi, biaya pengepakan, dan sebagainya, sementara pemerintah kekurangan stok, impor menjadi alternatif yang akan dipilih pemerintah," katanya. (G17,H7,bn,ant-46,48)