SEMARANG - Pemuda Pancasila (PP) Jateng menolak dilibatkan dalam konflik perparkiran di Kota Semarang. Mereka juga menolak rencana sweeping oleh organisasi tertentu. Sebab, tidak ada organisasi mana pun yang berhak melakukan sweeping terhadap kader dan simpatisan PP.

Demikian disampaikan Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) PP Jateng dalam rilis yang diterima Suara Merdeka, Sabtu (31/3). Dalam rilis tersebut Sekretaris MPW PP Jateng Drs Suwardi menegaskan, PP tidak pernah mengelola atau menerima setoran parkir umum di Kota Semarang.

Kendati demikian, dia tidak menampik adanya anggota yang bekerja di perparkiran. Namun, hal itu tidak terkait langsung dengan PP secara organisatoris. Terkait dengan konflik perparkiran di Kota Semarang, Suwardi mengimbau, seluruh kader PP merapatkan barisan guna menghindari upaya-upaya pihak tertentu dalam mencapai tujuannya dengan cara memecah belah persatuan dan persaudaraan PP. ''Kita harus tetap kompak dan bersatu, jangan sampai terpancing provokasi,'' kata dia.

Senada, Ketua LPPH PP Jateng PI Sugiharto HP SH menyatakan, tidak ada yang berhak melakukan sweeping terhadap anggota dan simpatisan PP, baik yang menggunakan atribut PP atau tidak di Kota Semarang dan Jateng. ''Kami tegaskan, tidak ada yang berhak men-sweeping kami,'' kata dia.

Dia juga mengatakan tidak ada PP liar. Sebab PP adalah organisasi yang terdiri atas kader dan simpatisan, serta bersifat terbuka. ''Struktur organisasi kami lengkap mulai pusat hingga tingkat basis,'' ujarnya.

PI Sugiharto menandaskan, jika ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dan diduga dilakukan oleh kader atau simpatisan PP, diminta segera melakukan klarifikasi ke induk organisasi. Secara internal organisatoris, organisasi tersebut juga akan menindak secara tegas kader atau simpatisan yang bertindak merugikan.

''Namun kalau itu pihak luar, kami siap menempuh jalur hukum, karena tindakan mengatasnamakan PP jelas merugikan organisasi,'' tandasnya. (H9-62)