BANJARNEGARA-Rapat paripurna DPRD dengan agenda penetapan tata tertib (tatib) dan kode etik DPRD, Jumat (30/3) lalu diwarnai walk out anggota Dewan dari Fraksi Partai Golkar (FPG) dan anggota Dewan dari PKS.

Mereka tak sependapat tentang sejumlah ketentuan di tatib yang mengatur soal jumlah fraksi dan keberadaan Fraksi Demokrasi Bintang Sejahtera (FDBS).

Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Sri Ruwiyati itu diwarnai perdebatan anggota Dewan soal perlu atau tidak konsultasi ke Biro Hukum Pemprov soal tatib baru yang dibahas oleh Panitia Khusus (Pansus). Ketika perdebatan sudah mengarah pada penetapan tatib tersebut, anggota Dewan dari PKS Nur Sulitiyanto dan Tri Mulyantoro serta anggota Dewan dari FPG walk out.

Keluarnya anggota Dewan tersebut ternyata belum meredakan perdebatan. Akhirnya diketok palu, perlu konsultasi terlebih dahulu sebelum rancangan tatib tersebut ditetapkan. Minggu (1/4) sore kemarin para ketua fraksi DPRD berangkat ke Semarang untuk berkonsultasi.

''Kami keberatan, karena masih menyebutkan enam fraksi. Pada-hal, anggota FDBS setelah dua orang dari PKS mengundurkan diri, kini tinggal tiga orang dan itu tak memenuhi syarat. Kenapa dalam tatib masih dicantumkan. Mestinya mereka bergabung ke fraksi lain,'' kata Nur Sulistiyanto.

Dia mengatakan, ikut konsultasi ke Semarang dalam kapasitas sebagai anggota Dewan dari PKS dan akan mempertanyakan kenapa masih diundang sebagai ketua FDBS. Padahal, dia sudah keluar dari FDBS. (H25-66)