TUKUL Arwana yang asli Semarang itu telah memopulerkan kalimat "Kembali ke laptop!" Siapa sangka kalimat itu menembus Gedung DPR di Senayan, Jakarta; sampai-sampai para wakil rakyat itu ingin tampil seperti Tukul?

Jika Tukul dipandu oleh pengarah acara dengan berbagai pertanyaan di layar laptop, barangkali anggota DPR itu ingin juga dipandu oleh staf ahlinya lewat laptop saat bersidang. Lihatlah gaya Tukul bila ada koreksi dari orang yang ditanya, ia akan segera berdalih: "Di laptopnya begitu, kok." Jangan-jangan anggota DPR itu juga ingin memperoleh "kambing hitam" baru dengan cukup mengatakan: "Di laptop begitu, kok."

Bedanya, kalau kita perhatikan, laptop yang digunakan Tukul standar saja. Layarnya juga berukuran besar, sehingga harganya bisa ditebak sekitar Rp 6 juta hingga Rp 8 juta per unit. Sementara itu para anggota DPR bakal memperoleh laptop berlayar kecil seharga Rp 21 juta per unit. Total untuk seluruh anggota DPR mencapai Rp 12,1 miliar.

Angka itu yang membuat rakyat terbelalak, sekaligus kecewa. Rakyat terbelalak, karena laptop yang dipilih para wakil rakyat yang terhormat itu lebih mementingkan simbol ketimbang fungsi. Tentu saja para wakil rakyat akan terlihat lebih berkelas dengan laptop berlayar ukuran kecil.

Rakyat juga kecewa, karena pengadaan laptop itu berlangsung saat banyak orang tengah menderita. Mulai dari harga beras yang tinggi sehingga mencekik orang miskin, sampai tragedi lumpur Lapindo yang tak diketahui kapan akan berakhir. Belum lagi bencana yang sambung menyambung menghadirkan ragam penderitaan lain.

Dalam kaitan itu, anggota DPR dianggap tidak peka sosial. DPR juga tak pernah mau belajar dari kasus mesin cuci hingga kenaikan tunjangan.

Para wakil rakyat itu lupa, menerima laptop itu sesungguhnya juga telah mengkhianati rakyat. Siapakah rakyat itu? Hakikatnya, semua orang adalah rakyat. Jika merujuk pada terminologi Ben Anderson, rakyat adalah orang bodoh, orang miskin. Sungguh, anggota DPR itu mengabaikan rakyat.

Hanya Bekerja

Sekarang kian jelas, DPR terdiri atas orang-orang yang hanya bekerja, bukan berkarya. Hakikatnya terdapat perbedaan antara kerja dan karya. Tentang hal itu, bisa merujuk pemikiran filsuf Hannah Arendt. Dalam The Human Condition (1958), perempuan filsuf Arendt memusatkan kepada apa yang disebut vita activa (kehidupan aktivitas) yang membagi aktivitas manusia dalam kerja, karya, dan tindakan.

Menurut dia, kerja itu merupakan tuntutan agar manusia bisa hidup. Dalam hal itu, manusia sebenarnya tak jauh beda dengan binatang, yakni sama-sama harus memenuhi kebutuhan dasariah agar hidup. Atas dasar itulah, manusia disebut juga animal laborans (binatang yang bekerja).

Sebaliknya, dalam karya manusia membebaskan dirinya dari kebergantungan binatang; maka lahirlah sebutan homo faber (manusia yang mencipta). Ukuran homo faber adalah kegunaan. Ia menciptakan sesuatu yang berguna bagi dunia, atau bermanfaat bagi manusia kebanyakan. Oleh karena itulah, homo faber tidak bisa sendirian; ia musti memedulikan orang lain. Kehadiran orang lain itu berfungsi sebagai tempat pengakuan atas karyanya. Karya itu tak tampak tanpa pengakuan tersebut.

Idealnya, anggota DPR adalah homo faber. Mereka menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Artinya, mereka memedulikan orang lain. Namun soal kepedulian itu, lagi-lagi perlu diragukan, setidaknya belajar dari kasus laptop.

Dulu ada asumsi jika tunjangan mereka dinaikkan menjadi Rp10 juta per bulan per orang, setidaknya bakal membuat mereka rajin memperjuangkan kepentingan rakyat. Nyatanya, asumsi itu keliru. Kenaikan tunjangan ternyata juga tidak otomatis membuat wakil rakyat rajin bersidang, misalnya. Sekarang punya alasan pula, bahwa dengan fasilitas laptop para anggota DPR bisa berkinerja lebih optimal. Kenyataannya, masih juga banyak yang mempertanyakan kinerja wakil rakyat. Kenaikan penghasilan dan penambahan fasilitas tak berbanding lurus dengan peningkatan kinerjanya.

Suara Hati

Oleh karena itulah, ada baiknya para anggota DPR introspeksi diri, sudahkan berbuat maksimal bagi rakyat. Ada baiknya mereka itu "kembali ke hati nurani". Dari hati nurani, muncullah suara hati. Seperti pernah dikemukakan teolog John Henry Newman, dalam suara hati kita menyadari bahwa kita berkewajiban mutlak untuk melakukan yang baik dan benar serta menolak yang tidak baik dan tidak benar.

Suara hati bagaikan panggilan dari suatu realitas personal yang berkuasa atas diri kita yang -kalau mengikutinya- membuat kita merasa bernilai, aman, dan bersedia untuk menyerah (Franz Magnis-Suseno, 2006:175).

Ciri khas suara hati di antaranya adalah kenyataan bahwa ia tidak dapat ditawar-tawar oleh pertimbangan untung-rugi. Ciri itu disebut mutlak. Suara hati adalah mutlak. Bagi orang bersuara hati, ia akan malu jika "bersenang-senang saat orang lain menderita". Kalau setiap tindakan senantiasa dipertimbangkan dengan suara hati, maka seseorang sedang mengasah diri untuk menuju keutamaan moral.

Nah, ada baiknya anggota DPR lebih memilih "kembali ke hati nurani!" Jangan sakiti hati rakyat yang dulu telah mengantarkan ke Senayan. Jangan pula "habis manis sepah dibuang". (68)

--- Toto Suparto, peneliti Puskab Yogyakarta.