BERAWAL dari keinginan untuk tak sekadar menjadi penonton, para petani kentang skala kecil di Desa/Kecamatan Batur, Banjarnegara, lantas membentuk sebuah perkumpulan. Sejumlah kesulitan dan hambatan dalam bertani kentang mereka rembuk dalam forum kecil beranggotakan 20 orang tersebut.

Di antaranya adalah tentang kesulitan mendapatkan bibit berkualitas, cara bertani yang benar, cara memupuk dan menggunakan pestisida yang sesuai atau tak berlebihan. Sebab, semuanya itu akan berdampak pada biaya produksi pertanian.

''Berawal dari hal tersebut, kami lantas berkumpul dan berkeinginan untuk mengikuti Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT). Untuk segala kebutuhan kegiatan tersebut, kami beriuran Rp 300.000 per anggota,'' tutur Farid Fauzi, Ketua Kelompok Tani Kentang Trubus.

Mereka menggunakan lahan seluas 1.000 meter persegi milik salah satu anggota kelompok untuk kegiatan SLPHT. Lahan tersebut dibagi dua dengan perlakuan yang berbeda pula pada tiap lahan. Satu lahan seluas 500 meter persegi diamati setiap hari sehingga bisa menentukan kapan harus menangani hama atau penyemprotan.

Hal itu dilakukan secukupnya dalam waktu, dosis, dan cara yang tepat. Selain itu, pada lahan SLPHT tersebut digunakan bibit bermutu G4, sedangkan pada separo lahan lainnya dengan bibit G6.

Hasilnya, dengan cara SLPHT mampu menghemat penggunaan fungisida hingga 48% dan insektisida hingga 89%. Jika dirupiahkan, biaya fungisida yang dihemat Rp 1.750.000 dan biaya insektisida yang dihemat Rp 3.520.000. Efisiensi biaya penyemprotan hingga Rp 135.000.

''Meski bibit unggul (G4) lebih mahal hingga Rp 10.800.000 dari bibit biasa (G6) yang hanya Rp 7.200.000/ ha, namun hasil penjualannya lebih hingga Rp 13 juta,'' kata petugas pengamat hama Distan, Imron S, kemarin.

Tekad para petani tersebut untuk mengikuti SLPHT dengan cara swadaya, mendapat perhatian pemerintah dan pihak terkait. Sebab, cara swadaya tersebut ternyata baru yang pertama kali di Jateng, bahkan nasional. (M Syarif SW-66)