PURWOKERTO- Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Banyumas dalam waktu dekat mengadakan pertemuan menyikapi keluhan sejumlah pengelola hotel di Purwokerto.

Seperti diberitakan sebelumnya, pengelola hotel kelas melati di Purwokerto setiap harinya menyediakan dana Rp 7500 - Rp 20 ribu kepada lima lembaga yang terkait dengan jaminan keamanan.

Dana tersebut sudah menjadi kebiasaan bertahun-tahun tanpa acuan peraturan yang jelas. Namun saat usaha perhotelan dan penginapan sedang lesu, pengelola mengeluhkan besarnya pungutan. Kedatangan personel lembaga tersebut yang tidak berbarengan juga dinilai berpotensi mengganggu kenyamanan tamu.

Manajer Hotel Tiara, Bambang Set menyebut iuran itu sudah dimasukkan ke dalam biaya tetap (fixed cost). ''Mengenai aturannya seperti apa, dan untuk apa, kami tidak tahu. Kalau petugas datang setiap malam, citranya kan jadi jelek,'' katanya.

Contoh Baturraden

Sementara itu, keadaan serupa tidak terjadi di sekitar 100 hotel di Baturraden. Pengusaha hotel hanya berkewajiban melakukan kordinasi keamanan dan mengisi buku tamu ke Polsek Baturraden setiap satu minggu sekali.

Menurut pengelola hotel Kristina, Asong, banyak hotel di Baturraden yang tidak memiliki cukup tenaga untuk melakukan kordinasi ke kepolisian. Sehingga PHRI kemudian memfasilitasi pertemuan antara pengusaha hotel dan Polsek Baturraden.

''Akhirnya kepolisian mau membantu dengan datang seminggu sekali ke hotel. Untuk jasa tersebut kami iuran Rp 3.500 per minggu,'' katanya.

Ketua PHRI Banyumas, Ir Karsono mengatakan, Baturraden menjadi contoh ideal yang mendorong pengusaha perhotelan di daerah lain di Banyumas menerapkan peraturan serupa.

''Sehingga dalam waktu dekat kami akan adakan pertemuan di Purwokerto membahas kejelasan persoalan ini,'' katanya. (shs-36)