CILACAP - Tuntutan audit lingkungan yang disampaikan warga Desa Karangkandri, Kecamatan Kesugihan dan LSM Komite Aspirasi Masyarakat (KAM) tidak tumpang tindih dengan amdal PLTU.

Sebab, amdal dibuat sebelum proyek itu digarap, sedangkan analisis berbagai kemungkinan yang bakal terjadi ada di dalam dokumen tersebut. Akan tetapi, analisis itu dibuat sebelum PLTU berdiri.

''Audit lingkungan seperti yang diinginkan warga, dilakukan karena telah terjadi sesuatu terhadap lingkungan. Sesuatu yang dimaksud adalah pencemaran debu batu bara,'' kata Arwani Amin Lc, anggota Komisi A DPRD Cilacap, kemarin.

Menurut dia, tuntutan warga itu justru jadi bukti bahwa masalah lingkungan di sekitar PLTU telah berkembang. Perkembangan itulah yang harus dipantau, mengingat kondisi lingkungan pada saat amdal disusun jelas akan berbeda dengan kondisi setelah PLTU itu beroperasi.

Namun yang jelas, tuntutan audit lingkungan itu tidak akan memengaruhi keberadaan pembangkit listrik tersebut.

Tak ada alasan untuk menghentikannya. Sebab, audit merupakan upaya mencari solusi agar masalah yang dikeluhkan warga segera teratasi.

Lebih jauh, anggota DPRD dari PKS itu mengatakan, masalah lingkungan sangat peka. Untuk itu, diperlukan upaya penyelesaian secepat mungkin.

Dengan demikian, kesepakatan membentuk tim audit harus direalisasi jajaran manajemen PLTU. Jangan sampai ditunda.

''Untuk menjaga objektivitas hasil audit, saya setuju tim yang akan dibentuk melibatkan pihak independen, terutama dari kalangan pakar lingkungan hidup,'' jelasnya. (ag-71)