SLAWI- Untuk menstabilkan harga gabah kering panen (GKP) saat panen raya, pemerintah diminta menyerap gabah petani sebanyak-banyaknya untuk mengisi stok pangan nasional di gudang Bulog.

Selain itu, menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) GKP dari Rp 1.730/kg menjadi minimal Rp 2.000/kg. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, H Suswono MMA melalui siaran persnya, kemarin.

Dia mengatakan, Komisi IV telah mengusulkan kenaikan HPP gabah sejak tahun lalu. Menteri Pertanian juga telah mengusulkan hal yang sama tiga bulan lalu, namun sampai saat ini belum direspons oleh Menteri Koordinator Perekonomian.

"Harga eceran tertinggi (HET) pupuk telah dinaikkan sejak Juli tahun lalu, sementara HPP gabah sampai saat ini belum dinaikkan. Pemerintah harus segera menaikkan HPP gabah minimal Rp 2.000/kg GKP agar pangan kita berdaulat dan petani menuai setitik kesejahteraan atas jerih payah mereka," ujarnya.

Fakta di lapangan, kata dia, menunjukkan sangat sedikit gabah petani yang diserap oleh Bulog pada saat musim panen dengan alasan harga di atas HPP atau kualitas yang tidak memenuhi syarat. Seharusnya, Bulog dengan fungsi komersialnya bisa meningkatkan kualitas gabah tersebut.

Ia mengatakan, panen padi mulai berlangsung serentak dalam skala luas di sejumlah wilayah pada Maret sampai April. Berdasarkan catatan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Departemen Pertanian, luas panen Maret ini mencapai 1 juta hektare dengan perkiraan produksi sekitar 7 juta ton gabah kering giling.

Perlu Petunjuk Teknis

Tentang penggunaan dana talangan mendahului anggaran untuk pembelian gabah petani, Gubernur Jateng diminta mengeluarkan petunjuk pelaksanaan dan teknis. Hal itu untuk pembelian gabah para petani yang menggunakan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM LUEP).

Anggota FPPP DPRD Jateng Muhadjir M Ardian mengatakan, ''Siapa yang akan melakukan pembelian, apakah melalui KUD atau pihak lain, harus jelas patokannya. Kekhawatiran kami, jangan sampai dana itu diturunkan ke bupati, tapi tidak dipakai untuk membeli beras.''

Kepala Badan Informasi Komunikasi dan Kehumasan (BIKK) Provinsi Jateng Saman Kadarisman menyatakan, Gubernur memang tidak mengeluarkan petunjuk pelaksanaan dan teknis pembelian gabah menggunakan dana LUEP tersebut. Program ini sudah berjalan selama tiga tahun dan dilaksanakan secara baik oleh para bupati.

''Pasti dana itu dipakai bupati membeli gabah petani. Malah ada yang bisa memutarkan dana itu sampai lima kali. Tidak ada yang dihentikan di tangan bupati,'' tandasnya.

Bahkan setiap bulan, ada laporan ke Badan Bimbingan Massal dan Ketahanan Pangan Provinsi Jateng. ''Setiap bulan dicek, digunakan berapa untuk pembelian gabah,'' ungkapnya.(H3,G17,H7-60)