JAKARTA- Fasilitas untuk anggota DPR RI akan bertambah lagi. Kali ini mereka akan mendapatkan sebuah komputer jinjing (laptop) berharga sekitar Rp 21 juta per unitnya. Karena jumlah anggota DPR 550 orang, maka diperlukan anggaran Rp 12,1 miliar yang akan diambilkan dari APBN.

Menurut Sekretaris Jenderal DPR RI Faisal Djamal, anggaran pembelian laptop untuk anggota DPR sudah masuk DIPA 2007 dan disetujui pemerintah. Pengadaan laptop itu semata-mata untuk merealisasikan kesepakatan rapat Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR.

Pihaknya tentu tidak bisa menolak apabila hal itu sudah diputuskan dalam rapat di BURT pada pertengahan 2006 silam. Karena masalah ini bukan kewenangan Sekjen.

''Kita menampung semua keinginan anggota Dewan. Meski demikian, kita sadar tidak seluruh anggota Dewan menguasai teknologi ini. Bahkan, mungkin saja ada yang tidak setuju,'' katanya di gedung DPR kemarin.

Lalu, laptop seperti apakah yang diinginkan oleh anggota DPR? Ternyata, BURT tidak mensyaratkan bagaimana spesifikasi teknis laptop tersebut. BURT hanya memutuskan, laptop untuk wakil rakyat adalah yang monitornya berukuran 10-11 inci, dengan berat di bawah 2 kg.

''Alasannya, agar mudah dibawa kemana-mana dan tidak terlalu berat,'' ujar Faisal.

Mengenai biaya koneksi setelah para politikus itu menerima laptop, juga sudah ada posnya. Sebab, tiap laptop yang akan diterima itu terkoneksi dengan jaringan milik Sekretariat Jenderal DPR.

Penawaran dan tender akan dilakukan terbuka dan tidak akan ada penunjukan langsung. ''Kami sudah mengumumkan kepada publik melalui media massa.''

Menurutnya, sudah ada sembilan perusahaan yang mengikuti penawaran kepada DPR. Ada satu yang tidak mencantumkan nama perusahaannya. Sembilan perusahaan ini diberi waktu sampai 28 Maret untuk mengajukan penawaran.

Wakil Ketua DPR Zaenal Ma'arif menegaskan, pembagian laptop dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja anggota. ''Nantinya akan dipegang oleh staf ahlinya, terutama bila anggota DPR sudah memiliki atau tidak bisa menggunakannya. Laptop itu akan digunakan oleh staf ahli agar kinerja mereka semakin meningkat.''

Melukai Rakyat

Kendati mendapat fasilitas baru tersebut, tak semua anggota DPR senang dengan jatah itu. Ketua MPR Hidayat Nurwahid yang juga anggota DPR itu meminta agar rakyat tidak dilukai dengan pembagian laptop. ''Laptop kan tidak mendesak bagi anggota DPR. Bisa jadi, mereka sudah punya atau bisa saja tidak bisa menggunakannya,'' katanya.

Akan lebih baik bila anggaran pembelian laptop itu disumbangkan kepada korban lumpur Lapindo, gempa, banjir, tanah longsor, dan bencana lainnya. Hal ini perlu dikritisi, karena bisa jadi anggota DPR tidak tahu ada pembagian laptop.

''Jangan-jangan, itu adalah program Sekretariat Jenderal DPR. Jangan sampai DPR yang kena getahnya,'' tuturnya.

Dia mempertanyakan, bagaimana anggota DPR bisa meningkatkan kinerja pascapenerimaan laptop. Sebab, bila tidak bisa menggunakannya, maka pembagian itu akan sia-sia.

''Kalau ada anggota DPR bisa menggunakan laptop, pasti sudah memilikinya. Bila kemudian laptop itu diberikan kepada anaknya, maka menjadi tidak amanah. Padahal, rakyat berharap banyak dari anggota Dewan.''

Menurutnya, saat ini adalah waktu yang tepat untuk meningkatkan kinerja tanpa menggunakan laptop. (H28-49)