BANYAK pihak menilai, pemerintah tak mampu berbuat banyak mengatasi penderitaan yang dialami bangsa Indonesia dewasa ini. Mulai dari kemiskinan, kebodohan, pengangguran, kemelut politik, konflik sosial, krisis ekonomi, bencana alam, hingga kecelakaan transportasi, semuanya menunjukkan kegagalan pemerintah mengemban tugas negara: melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menciptakan keadilan sosial.

Sejumlah pihak, terutama elite politik, mendesakkan reshuffle kabinet. Pertanyaannya, akankah reshuffle kabinet hingga penggantian presiden dapat menyelesaikan persoalan?

Saya pesimistis, selama masalah mendasar yang menjadi penyebab utama semua persoalan tersebut terabaikan. Masalah pokoknya adalah kemerosotan moral, etika, dan budaya bangsa. Oleh sebab itu, cara yang paling mujarab adalah melakukan revolusi moral, etika, dan budaya bangsa, yang dimulai dari para penyelenggara negara, baik eksekutif (mulai presiden, menteri, gubernur, bupati/walikota, camat, lurah/kepala desa, hingga RT/RW), legislatif (MPR/DPR/DPD, DPRD I, dan DPRD II), maupun yudikatif (Ketua MA/Ketua MK, hakim agung, dan hakim).

Nasionalisme Terkikis

Dekadensi moral, etika, dan budaya yang dialami bangsa ini memang makin parah, bahkan sudah mencapai titik nadir. Nasionalisme terkikis oleh kepentingan kelompok. Kebersamaan dan kegotongroyongan terkikis oleh semangat individualisme. Keadilan dan kebenaran raib termakan oleh kemunafikan. Lingkungan alam makin hancur oleh nafsu ketamakan.

Dekadensi moral, etika, dan budaya bangsa itu sendiri berangkat dari ketidakmampuan negara -yang dipersonifikasikan pemerintah- mengawal eksistensi falsafah dan ideologi bangsa: Pancasila.

Pemerintahan Orde Baru, lebih memanfaatkan Pancasila sebagai ideologi represif, dikhotbahkan, diindoktrinasikan, disakralkan, ditafsirtunggalkan, dan dijadikan political hummer. Citra Pancasila menjadi jeblok, dan rakyat kebanyakan pun kemudian merasakan trauma ketika mendengar kata Pancasila. Padahal, Pancasila tidak salah!

Tanpa disadari negara makin kehilangan strategi politik dan strategi kebudayaan sekaligus orientasi dalam menjalankan tugasnya mewujudkan kesejahteraan dan keadilan, akibat diabaikannya Pancasila.

Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) makin merajalela. Penjarahan sumber daya alam, termasuk pembalakan liar, kian menjadi-jadi.

Pancasila sebagai strategi politik sesungguhnya merupakan solusi cerdas yang ditawarkan pendiri bangsa ini untuk mengatasi keragaman dan berbagai persoalan yang muncul.

Dalam Pancasila, adat-istiadat yang beraneka ragam dihormati dan diabadikan dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Di dalamnya terdapat proses penggalian nilai dan identitas bangsa berdasarkan lanskap sosial, kultural, dan religiusitas yang beragam.

Kembali ke Pancasila

Pancasila yang menjadi falsafah dan ideologi bangsa Indonesia merupakan kristalisasi nilai-nilai budaya bangsa yang dibangun selama berabad-abad. Pancasila adalah identitas sekaligus lambang tertinggi moralitas bangsa Indonesia.

Untuk menyelamatkan tujuan dan cita-cita berbangsa dan bernegara serta mengatasi carut-marut situasi, tiada solusi lain kecuali revolusi moral, etika, dan budaya, dengan kembali mengamalkan nilai-nilai praksis Pancasila.(68)

---Drs H Sumaryoto, anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan

---

HexWeb XT DEMO from HexMac International